Manajemen Pelayanan Publik: Pengembangan Sumber Daya Manusia

Manajemen Pelayanan Publik: Peningkatan Kinerja Manajemen Pelayanan Publik melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia

Manajemen pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi harapan dari setiap anggota masyarakat atas pelayanan publik yang “cepat, mudah, murah, tepat (sesuai kebutuhan)”. Sesuai amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Standar Pelayanan Minimal. Seringkali terkendala ketidak-siapan sumber daya manusia nya. Sebagaimana keluhan umum masyarakat, “Sumber daya manusia yang melayani dan pendukungnya tidak profesional, tidak mengerti apa yang harus dilakukan; tidak melayani tapi bersikap sebagai penguasa”. Ini berlaku untuk peningkatan kinerja manajemen pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pemberdayaan UMKM dan lainnya.

Tujuan dari peningkatan kinerja manajemen pelayanan publik terkait manajemen sumber daya manusia adalah: (1) Mencapai pelayanan yang lebih “cepat, aksesibel, mudah, sesuai kebutuhan kelompok sasaran”, dengan fokus pada perbaikan aspek sumber daya manusia; (2) Menyusun program pengembangan kompetensi sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuannya dalam manajemen dan pelaksanaan pelayanan publik; (3) Mendukung program peningkatan prosedur dan organisasi pelayanan (bagian dari 3PO(prosedur, personil, policy, organisasi)) dengan mengisi posisi-posisi yang disarankan, dan program pengembangan atau peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang ada sesuai peran baru dan requirement baru dalam peningkatan kinerja manajemen pelayanan publik.

Sesuai tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai dalam program pengembangan sumber daya manusia, antara lain: (1) Matriks daftar jabatan dan fungsi sumber daya manusia sesuai struktur organisasi dan pembagian fungsinya; (2) Usulan rekruitmen atau pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang ada untuk mengisi jabatan/fungsi yang disarankan dalam pengembangan organisasi pelayanan; (3) Usulan program pelatihan, pemagangan staf untuk memenuhi kebutuhan keahlian/keterampilan tersebut; (4) Matrik training apa, bagi siapa, kapan, dan berapa, yang sesuai dengan strategi pengembangan sumber daya manusia.

Pendekatan

Sebagai bagian dari perbaikan 3PO (prosedur, organisasi, sumber daya manusia, policy), maka pengembangan sumber daya manusia dalam hal ini diarahkan untuk mendukung perbaikan prosedur dan organisasi untuk meningkatkan kinerja.
Recruitment dapat dilakukan dengan dua alternatif untuk memperoleh sumber daya manusia yang dibutuhkan: penerimaan baru dari luar, atau diangkat dari sumber daya manusia Pemda yang ada. Namun keduanya tetap harus melalui seleksi dari beberapa calon, atas dasar kriteria profesionalisme yang disepakati bersama. Bagian ini merupakan tahap yang krusial, karena seringkali ada tekanan dari berbagai pihak untuk menempatkan orangnya.

Kriteria yang digunakan untk menilai calon, sebaiknya mencakup pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude). Selain professional dalam arti pengetahuan dan keterampilan, tapi juga punya sikap melayani masyarakat. Sesuai dengan tuntutan “pelayanan prima”.

Pada pengembangan organisasi (organization developement) biasanya disusun Uraian Jabatan (job description) dari setiap posisi atau jabatan untuk melengkapi organisasi yang ditingkatkan kinerja nya. Dengan demikian program peningkatan kompetensi disesuaikan dengan Uraian Jabatan yang telah diisi.
Dengan mengetahui kebutuhan akan peningkatan kompetensi, selanjutnya dapat disusun program peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Program pelatihan (training and development) ini, mungkin perlu juga pemagangan, tentunya dilakukan bertahap sesuai dengan penjadwalan dan ketersediaan. Jika mengirim banyak sumber daya manusia dalam waktu pendek masih belum bisa dilakukan, dapat dilakukan up-grading dasar untuk semua sumber daya manusia, agar setidaknya setiap sumber daya manusia punya pemahaman dan visi bersama atas perbaikan sistem pelayanan yang dilakukan. Hal ini penting, karena salah satu syarat kunci peningkatan pelayanan publik adalah perubahan mind-set dari para sumber daya manusia yang terlibat.

Selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah mengenai reward, atau kompensasi bagi sumber daya manusia yang berprestasi, inovatif dan mendukung peningkatan kinerja manajemen pelayanan publik. Imbalan tidak selalu berarti materi, walaupun pada saat ini hal itu yang paling diharapkan. Imbalan berupa poin penilaian yang berarti bagi karier atau kenaikan pangkatnya, atau kemudahan-kemudahan tertentu yang bisa diberikan, misalnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau seminar. Reward ini penting untuk memotivasi, dan sebisanya ditunjukkan secara demonstratif.
Manajemen sumber daya manusia terkait manajemen pelayanan publik di atas berlaku untuk peningkatan kinerja manajemen pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pemberdayaan UMKM dan lainnya. [Risfan Munir, Public Service Management Specialist, ex LGSP-USAID]

Tanjung Priok, Lexus, Olive Tree

Menanggapi kejadian bentrok aparat Satpol PP DKI Jakarta dengan warga lingkungan Tanjung Priok, Arif Susanto dari Universitas Al-Azhar Indonesia menulis di Harian Kompas (17-4-2010). Secara jernih Arif mengajak untuk melihat situasi yang terjadi sebagai benturan antara tujuan pembangunan ekonomi, tuntutan kelancaran akses pelabuhan) dengan kepentingan mempertahankan identitas.

Yang dia jadikan acuan ialah buku popular karya Thomas L. Friedman, "The Lexus and the Olive Tree". Bahwa dalam era kontemporer menuju globalisasi saat ini ada kebutuhan manusia untuk tetap mempertahankan identitas budayanya, yang disimbolkan dengan Olive Tree (pohon zaitun), agar tidak tercerabut di dalam arus deras yang tak menentu. Ini mengingatkan kita akan istilah global paradox yang dikemukakan oleh Naisbitt (Megatrend).

Sementara Lexus menggambarkan hasrat menuju kesejahteraan di masa depan. Untuk maju, mau tak mau kita tidak bisa menolak arus globalisasi. Ini keniscayaan, karena kalau tidak akan ketinggalan dan terpuruk memuja masa lalu semata (glory of the past). Untuk itu maka peningkatan pelayanan pelabuhan internasional memang juga harus mengikuti standar operasi pelayanan yang ada.

Persoalannya, bagaimana mempertemukan kedua kepentingan itu, agar kejadian bentrokan di Tanjung Priok yang sampai menimbulkan korban jiwa, luka-luka, kendaraan petugas dst itu tidak terulang lagi.

Dalam tulisan tersebut, Arif juga melangkapinya dengan mengacu Amartya Sen, dari bukunya, “Identity and Violence” serta, “Development as Freedom”, yang juga menekankan agar dalam mengejar tujuan pembangunan, tidak semata ditujukan mengejar peningkatan pendapatan, tapi juga berfokus pada pemenuhan kebebasan substantive, termasuk menghargai identitas masing-masing anggota masyarakat. Artikel yang mencerahkan. Mudah-mudahan dengan pemahaman arti pembangunan yang lebih berimbang, kejadian yang membawa korban rakyat kecil itu tidak terulang.

Sesungguhnya secara teknis, dalam perencanaan ada Site Planning yang menata tapak kawasan dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan. Dalam kajian juga ada metode LARAP (land acquisition and resettlement) dan ANDAS (analisis dampak sosial) setrta belakangan dikembangkan DRR (disaster risk reduction) yang juga diaplikasikan untuk mengantisipasi risiko sosial. Kesemuanya dapat digunakan dalam prosedur pembangunan.[Risfan Munir, urban and regional planner, local economic development specialist ]

Skenario Pembangunan Wilayah Timur Indonesia

Prof. A. Takdir Alamsyah menyampaikan tentang factor-faktor penentu Pembangunan Wilayh yang menyangkut 5D (3 Dimensi + Waktu + Kultur). Dan, saya mengusulkan tambah 2D (Decision maker; Driver/developer).

Seorang teman menyampaikan ide tentang perlunya membentuk Kaukus atau Forum (ada forum provinsi, yang dulu dimotori Fadel Muhammad), termasuk dimensi Decision-maker, atau stakeholders. Sedang Driver/mover, ini tak bisa dipungkiri adalah peran modal.

Lima D pertama bisa dibilang bisa diprediksi (predetermined factors), tapi dua dimensi terakhir termasuk (critical uncertainties) tak tentu, tergantung dinamika sikon dan pengambilan keputusan. Karena itu layak dibuat skenarionya.

Katakanlah ada kemungkinan Decision making process dari stakeholders bisa BAIK atau JELEK. Kemungkinan Aliran Investasi CEPAT atau LAMBAT.
Maka setidaknya situasi yang dihadapi KTI ada 4 kemungkinan:
1. Proses governance BAIK, Investasi CEPAT
2. Proses governance BAIK, Investasi LAMBAT
3. Proses governance JELEK, Investasi CEPAT
4. Proses governance JELEK, Investasi LAMBAT

Skenario 1, ideal, maka visi penataan ruang, pemerataan pembangunan, partisipasi masyarakat, sustainabel development mungkin dicapai. Asal kita bisa menyiapkan action-plan yang baik, karena kontrol oleh masyarakat juga jalan, kerjasama antar instansi/pihak jalan.
Skenario 2, karena governance bagus, tinggal memacu upaya mengundang investor, karena iklim usaha kondusif. Dari berbagai sumber kita tahu China dan Jepang sedang bersaing memperbaiki kinerja investasi mereka di wilayah kaya SDA, seperti KTI.
Skenario 3, awas, investasi datang dengan deras, tapi governance tidak siap. Pemda, Sektor jalan sendiri-sendiri "melayani" investor. Tanpa kerja sama, maka pola pembangunan yang terjadi sporadis, tak ada pemerataan. Lingkungan kian rusak, tanpa ada kontrol stakeholders yang efektif. Meningkatnya risiko protes-protes sosial karena ketidak-merataan, kerusakan lingkungan, dst.
Skenario 4, hopeless.

Bagaimana kesiapan rencana tata ruang, rencana pembangunan, rencana tingkat lokal dan komunitas dalam mengantisipasi keempat kondisi tsb. Ini tentu perlu antisipasi dan respons yang ber-7 Dimensi juga. Begitukah? Semoga menginspirasi diskusi lanjut. [Risfan Munir, urban & regional planner]

Skenario Minapolitan

Mambaca FOKUS, Komas 16-4-2010, saya tertarik dengan topik, "Minapolitan: Agar Ambisi Bisa Terwujud." Terutama tantangan - Pemerintah pernah membuat program pengembangan Agropolitan, Kawasan Sentra Produksi, KAPET, dst. Yang tidak berlanjut.

Berbagai prsoalan dikemukakan, seperti: dukungan Daerah, pasokan faktor produksi (benih, bahan bakar, energi), dukungan sisi hilir, pemasaran, dst. Anggaran pemerintah. Koordinasi antar lembaga. Termasuk konsistensi Kementerian Kelautan Perikana sendiri, yang dari menteri ke menteri bisa berubah fokusnya antara Kelautan atau Perikanan. Dari artikel itu jelas yang sekarang bias ke budidaya perikanan (air tawar dan laut).

Supaya tak terjebak terlalu optimis atau sebaliknya. Secara umum, saya coba memahami masa depan dengan pendekatan skenario, ada dua Faktor Penting dan Uncertain (di luar kendali institusi), misalnya: Respons Pelaku Ekonomi dan Dukungan Pemda. Kalau dua faktor ini mendukung, maka sustainability Minapolitan bisa terjamin.

Dengan dua Faktor itu sebagai sumbu vertikal dan horizontal, akan terbentuk empat Kuadran probabilitas.
Kwadran-1: Respons PELAKU Usaha Tinggi; Dukungan PEMDA Tinggi
Kwadran-2: Respons PELAKU Tinggi, PEMDA Rendah
Kwadran-3: Respons PELAKU Rendah, PEMDA Tinggi
Kwadran-4: Respons PELAKU Rendah, PEMDA Rendah.

Kalau yang terjadi Skenario-1 (KW1), respons pelaku usaha bagus, dukungan Pemda kuat. Ini tentu yang diharap. Maka 41 Minapolitan contoh kemungkinan besar sustainabel. Namun ini perlu didukung bukti bahwa bisnis memang berjalan, market dalam dan luar negeri menyerap. Ini upaya-upaya yang relatif bisa dilakukan kalau action plannya matang.

Skenario-2 (KW2), respons pelaku ekonomi baik, tapi Pemda kurang mendukung. Ini bisa rawan, karena dunia usaha tidak akan tumbuh baik kalau kena "ekonomi biaya tinggi", perijinan berbelit, lahan sulit didapat.
Sering Pemda mendukung, tapi hasilnya kebalikan. Misalnya, untuk pembinaan UMKM, yang dilakukan penertiban dan pemberlakuan perizinan usaha yang syaratnya tidak realistis.

Pada Skenario-3 (KW3), Pemda mendukung, tapi pelaku usaha acuh. Program pemerintah bagaimanapun sebatas anggaran, kalau bisnis nelayan tak jalan, supply-chain macet ya habis proyek, habis cerita. Dunia usaha tentu melihat kesuksesan, adanya pasar, pasokan, infrastruktur.

Seingga intinya bagaimana meyakinkan Pemda melalui pendekatan kepemerintahan, insentif, promosi kepada KDH, DPRD, wakil masyarakat. Disamping produk kebijakan formal.

Kepada dunia usaha dan Pemda perlu dibuktikan bahwa bisnis Minapolitan memang jalan. Sistem produksi-pemasaran hulu-hilir bergerak. Untuk itu, perlu fokus agar dengan anggaran (Rp 3.1 + 1.6 trilliun) dana KKP + Rp 1.7 trilliun dari Kem PU, bisa menunjukkan bisnis Minapolitan memang berjalan dan menguntungkan.

Untuk itu mindset Kemeterian ybs juga dituntut untuk berlaku sebagai "pembina usaha", tidak terpecah fokusnya ke banyak hal yang terlalu luas. Ini juga tantangan tersendiri. Tentu banyak tantangan dan action plan lain. Tulisan ini hanya apresiasi dan upaya memahami dari beberapa artikel di Fokusnya Kompas kemarin. Khusunya menyangkut Minapolitan.
[Risfan Munir, urban & regional planner, local economic development specialist]

ACFTA bagi UKM Indonesia

ACFTA UKM

Perjanjian ACFTA sudah disepakati sejak lama, yang belum tinggal rincian implementasinya. Beberapa item produk minta pengunduran waktu, karena belum siap.
Namun lambat atau cepat implementasi ACFTA sudah tidak bisa dihindari, tinggal bagaimana kita menyiapkan diri menghadapi dan memanfaatkan "peluang"nya.

Sistem ekonomi regional dan global kian menyatu, sekat antar negara kian menipis, sehingga membatasi arus modal, barang, jasa dan tenaga kerja antar negara sudah hampir tak mungkin.

Hampir takmungkin membendung arus pencari kerja dari Indonnesia ke negeri jiran. Sementara warga Malaysia juga kian banyak berwisata ke Brastagi, D. Toba, mengisi hotel-hotel di Bandung, belanja di FO, atau memborong barang di Tanah Abang, Mangga Dua, pasar Aur Kuning Bukittinggi.

Begitu juga ketidak-mungkinan membatasi arus barang murah dari RRC. Mulai dari mainan anak-anak, pakaian, elektronik, handphone, computer, motor buatan RRC yang harganya murah itu sudah ada di tangan kita di rumah kita. Meskipun tarif bea masuk belum dibebaskan.

Fenomena China

Masuknya naga raksasa tidur itu ke WTO segera merubah landskap ekonomi dunia. Penduduk lebih dari 1M itu menggiurkan sebagai pasar bagi produk negara maju. Mereka berbondong memanfaatkan peluang. Maka mengalir pula modal investasi untuk membuka pabrik-pabrik untuk memperpendek rantai produksi - pemasaran. Hal ini mejadi mesin yang mengakselerasi pertumbuhan ekonomi RRC.
Sementara RRC dari dulu memang sudah terkenal dan punya basis industri sederhana.

Buruh murah dalam jumlah yang tak tertandingi, pengendalian politik yang ketat, pengendalian nilai mata uangnya dari fluktuasi nilai mata uang dunia, dan pembukaan kawasan zona ekonomi khusus, merupakan bagian dari strategi sukses dalam pengembagan ekonominya.

Semua itu menjadikan RRC di posisinya sekarang sebagai negara penyedot FDI terbesar, produsen barang termurah dalam jumlah terbesar untuk banyak jenis produk, tapi juga pengimpor terbesar pula untuk input bahan mentah.

Implikasinya bagi Ekonomi kita?

Implikasi pertumbuhan ekonomi RRC sudah kita alami. Dampak membanjirnya barang murah sudah dirasakan para produsen. Hanya kesadaran kita baru tersentak setelah tenggat pemberlakuan 'bebas bea masuk' tahun 2010.

Pada sisi lain, investasi dari nagara itu juga semakin sering mengisi berita. Baik investasi dalam pengembangan SDA, terutama migas, maupun pembangunan infrastruktur jalan raya.

Apa Daya Kita?

MEMBENDUNG arus barang dari sana jelas tidak bisa, karena terbukti konsumen kita menyambut 'barang harga murah' dengan penuh semangat. Ingat pengecer HP yang kewalahan pembeli di sebuah Mal. Sementara Barat, Jepang mengiming-imingi konsumen dengan iklan teknologi baru seperti blackberry, RRC menyediakannya dengan harga terjangkau.

MEMBATASI mungkin masih bisa. Ide sesaat yang muncul adalah standar nasional sebagai 'barrier' agar tidak semua barang bisa masuk seenaknya. Tapi ini sangat bergantung sistem kita, terutama birokrasi yang lambat. Bisakah disusun dalam waktu cepat.

MENYAINGI untuk produk dari RRC, terutama untuk items tertentu, dimana kreatifitas lokal (industri kreatif) kita sangat berperan. Ini mungkin peluangnya. Apalagi kalau bisa dikaitkan dengan industri pariwisata. Justru warga RRC bisa jadi konsumen yang potensial.

Untuk yang terakhir itu peran Pemda (kota, wilayah) sangat besar. Bagaimana bisa mendorong dan memberi kemudahan bagi pelaku ekonomi kreatif, terutama UMKM, agar bisa meningkat keberdayaannya dalam waktu lebih cepat.
[Risfan Munir]

Situasi Medan Perencanaan

Begitulah realita medan kerja perencanaan saat ini. Bukan hal baru, tapi di era "dana melimpah, belum desentralisasi, situasi "governance" daerah kurang dibahas, karena dengan glontoran proyek nasional maka pembangunan kota/daerah tampak oke-oke saja. Tapi setelah otonomi daerah, dan loan tidak leluasa (beban cicilan utang mencekik) maka suasana berubah. Dan, situasi "governance" daerah jadi perhatian.

Soal peran enterpreneurship daerah saya kira presentasi Prof Tommy Firman cukup jelas. Bahwa nasib regional development era otonomi daerah sangat ditentukan kualitas leadership KDH.
Soal nasib organisasi sangat ditentukan siapa pimpinannya, saya kira di hampir semua organisasi, kecuali mungkin militer. Kenapa Lee Iacoca, Jack Welch, Cacuk, Fadel, Michael Ruslim etc terkenal karena kualitas leader memang sangat menentukan policy, gaya dan pasang/surut organisasi. Bayangkan kalau Cacuk (alm), Fadel cuma harus mengikuti pemimpin sebelumnya saja. Sehingga itu menjadi realita yang perlu diperhitungkan juga dalam advokasi rencana.

Seperti judul bukunya Mintzberg, "Rise & Fall of Strategic Planning", barangkali memang ada pasang surut antara berfikir skala luas (PJP, PJM) dan skala implementasi praktis (service management). Untuk Service delivery management banyak good-practice seperti layanan OSS (misal Solo), RSUD (Jogja), SIMPUS (Ngawi) yang disebut sebelumnya. Itu sudah mulai banyak direplikasi. Mungkin ada juga layanan cepat n tepat dalam pelayanan (advis) tata ruang yang layak diangkat dan direplikasi.

Sudah waktunya juga bagi dunia tata ruang banyak membahas aspek "pemanfaatan & pengendalian". Setelah 45 tahun berfokus pada aspek "merencana" mungkin waktunya peduli aspek pemanfaatan & pengendalian, yang tentunya mencakup manajemen pelayanan, operasional, capacity building aparat dst. [Risfan Munir, penulis buku "Penegmbangan Ekonomi Lokal Partisipatif, LGSP]

Kebutuhan Scenario Planning

Mungkin kalau pakai Scenario Planning dalam pengertian formal sebagai model rencana (Pak Aunur) akan menimbulkan prosedur tersendiri. Biasanya "nama" itu penting bagi birokrat, kalau SK nya Strategic Planning, ya takut/mempertanyakan yang namanya lain.

Bisa juga skenario dalam pengertian terbatas, sebagai "alat" dalam memperkirakan masa depan. Skenario adalah alat untuk memperkirakan apa-apa yang tidak bisa diforcast karena adanya beberapa faktor yang memang sulit diramal, misalnya: siapa, partai apa yang menang nanti? sehingga dibuat skenario kalau yang menang orang/partai yang berhaluan A, implikasinya ...; kalau yang menang B implikasi kebijakannya bisa ....

Ada pengertian lain dari skenario adalah tentang bagaimana "pola rangkaian kejadian" masa mendatang (baca: Peter Schewart, "The Art of Long View"). Misalnya: Skenario linier, mengandaikan trend ke depan akan seperti saat ini. Kalau trend sekarang parah, ya makin parah saja. Skenario cyclical, seperti roda, (ekonom: conjuctur) secara periodik naik, hingga titik tertentu lalu turun, lalu naik lagi, dst.
Skenario challenge-response - didasari keyakinan tiap kejadian tentu direspons, perlu direspons, sehingga ada harapan perbaikan. Skenario "Rambo", skenario yang PD banget, sehingga apapun yang terjadi tak diperdulikan.

Mengenai skenario-skenario ini saya tulis satu bab "Merangkai Skenario Menang", dalam buku "Jurus Menang ala Samurai Sejati" (Gramedia). [Risfan Munir]

Relevansi Scenario Planning

Saya pikir intinya perencanaan jangka panjang/menengah prinsipnya kan ya strategic planning. Scenario planning kan salah satu style dan pendekatannya. Penyusunan skenario sendiri kan bisa dengan simple tapi partisipatif, bisa juga lebih teknokratis dengan alat system dynamic dsb. Dikaitkan dengan waktu penyusunan-pengesyahan bagi KDH yang cuma 3-6 bulan (RPJMD) tentu pendekatan optimalnya mesti dicari.

Namun lebih dari itu, terhadap perencanaan jangka panjang/menengah sendiri sebagian orang juga antara "percaya/tidak" mengingat di era sekarang ini perubahan di semua aspek sos-ek-bud-pol-tek-lingk hampir tak ada ramalan/ prediksi/ forecast yang tepat. Maka tak berlebihan kalau John Friedman berpendapat "planning as a learning process." Kata orang, ahli ekonometri paling hebat pun sekarang ini daya ramalnya tak lebih dari Mbah Bejo. Sehingga barangkali pendekatan yang lebih sederhana (toh yang rumit juga meleset) tapi bisa difahami banyak pemangku kepentingan lebih tepat, terutama yang membuat mereka juga belajar memahami situasi.

Pak Djarot, pada era 80an, waktu saya masih bekerja di konsultannya sang begawan, saya sering mengikuti pemikiran beberapa profesor ekonomi. Secara konsisten mereka bisa memprediksi situasi ekonomi dari cuaca yang mempengaruhi musim tanam dan panen. Karena dari ramalan panen berarti ramalan akan supply dan demand (daya beli masyarakat). Di luar itu adalah ramalan tentang harga minyak. Juga cuaca/musim dingin di negara maju jadi dasar perkiraan permintaan akan minyak dunia, dan implikasi ke harga minyak dan harga lainnya. Di luar itu perkecualiannya adalah tensi konflik yang memicu perang. Situasi politik nasional waktu itu terbilang stabil. Sehingga soal skenario barangkali waktu itu kurang mendesak, karena banyak hal bisa diforcast.

Kisah Schwartz dalam "the art of long view" (Pak Djarot pasti suka ini) tentang scenario builder diilustrasikan dengan peramal Mesir yang bisa tahu situasi bangsa itu hanya dengan melihat warna air sungai Nil pada bulan tertentu. Kita di jaman sekarang bisa menebak, karena kekeruhan itu mencerminkan curah hujan, atau kekeringan, dan lagi-lagi nasib tanaman, yang mana nasib bangsa itu bergantung. Selanjutnya kesulitan ekonomi akan berimplikasi pada "keresahan" masyarakat, dst. Sehingga raja/menteri bisa dinasehati kapan dan berapa banyak lumbung makanan mesti dibuka. Mungkin sekarang ya program subsidi kali.

Jadi (Pak Djarot), siapkah fenomenologi dijadikan alat menyusun skenario masa
depan?
Karena di beberapa daerah pengusaha jual/beli motor saja bisa jadi peramal "ekonomi daerah". Kalau satu kabupaten panen mereka datang jual motor. Kalau daerah itu petaninya mau tanam, berarti butuh cash, mereka datang untuk membeli motor. Juga rombongan "sirkus atau pasar malam lokal", mereka tahu kabupaten mana layak dikunjungi karena akan panen. Waktu sering ke daerah-daerah dulu, saya juga memperhatikan "warna padi di sawah" daerah yang kita kunjungi, karena "keceriaan" audiens sangat dipengaruhi nasib panen. Wah, jadi sedih karena banyak sawah poso karena banjir. [Risfan Munir, penulis buku "Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif, LGSP]

Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif

Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif (PELP) bisa dikatakan sebagai jenis pendekatan yang unik, karena PELP melibatkan ilmu ekonomi, sos-bud, administrasi kelembagaan, serta community development.
[Risfan Munir]