Mengenai banyak Pemda yang tidak aktif memajukan daerahnya, sebetulnya kebanyakan mengurusi, tapi masalahnya seringkali sangat sektoral, masing-masing Dinas punya program dan prioritas yang tidak saling mendukung. Masalah klasik juga. Misalnya, Dinas Pertanian membina petani apel, jeruk, jahe atau lainnya tapi masalahnya perlu ada agro-industri untuk pengolahannya. Sementara itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengurusi komoditas yang lain. Dinas Koperasi & UKM lain lagi yang dibina.Sementara dari Dinas Pendapatan Daerah (DPKD) malah meningkatkan retribusi disitu. Tidak ada kesatuan pendapat soal jenis komoditas apa yang akan diprioritaskan, sehingga semua upaya difokuskan ke situ.
Belum lagi nanti pada proses penetapan anggaran, proses negosiasi yang tidak transparan dan konsisten dengan rencana sering lebih menonjol. Sehingga meskipun visi misi daerah memprioritaskan penguatan UMKM, alokasi anggarannya bisa berbeda.
Tapi kalau melihat sisi baiknya tentu banyak juga. Untuk Kabupaten Cianjur misalnya, beralihnya arus lalu-lintas regional Jakarta – Bandung, juga Bogor - Bandung ke jalan Cipularang akan mengurangi tekanan arus di jalur Puncak, sehingga mengurangi kemacetan yang lebih parah dan menurunkan daya tarik wisata. Masalahnya adalah bagaimana mengelola pertumbuhan tersebut agar tetap optimal. Menurut riset majalah Warta Ekonomi (22 September 2008) Kabupaten Cianjur menempati urutan kabupaten/kota ”terkaya” peringkat ke 24, turun dari peringkat 18 pada tahun 2007, dengan APBD sebesar Rp 1.141 M (PAD nya Rp 77.8 M). Sementara itu Kabupaten Bandung ada di peringkat 9 (turun dari peringkat 4 pada th 2007), APBD nya sebesar Rp 1.383 M (komponen PAD nya Rp 132.3 M).[Risfan Munir]
