Skenario Pembangunan Wilayah Timur Indonesia

Prof. A. Takdir Alamsyah menyampaikan tentang factor-faktor penentu Pembangunan Wilayh yang menyangkut 5D (3 Dimensi + Waktu + Kultur). Dan, saya mengusulkan tambah 2D (Decision maker; Driver/developer).

Seorang teman menyampaikan ide tentang perlunya membentuk Kaukus atau Forum (ada forum provinsi, yang dulu dimotori Fadel Muhammad), termasuk dimensi Decision-maker, atau stakeholders. Sedang Driver/mover, ini tak bisa dipungkiri adalah peran modal.

Lima D pertama bisa dibilang bisa diprediksi (predetermined factors), tapi dua dimensi terakhir termasuk (critical uncertainties) tak tentu, tergantung dinamika sikon dan pengambilan keputusan. Karena itu layak dibuat skenarionya.

Katakanlah ada kemungkinan Decision making process dari stakeholders bisa BAIK atau JELEK. Kemungkinan Aliran Investasi CEPAT atau LAMBAT.
Maka setidaknya situasi yang dihadapi KTI ada 4 kemungkinan:
1. Proses governance BAIK, Investasi CEPAT
2. Proses governance BAIK, Investasi LAMBAT
3. Proses governance JELEK, Investasi CEPAT
4. Proses governance JELEK, Investasi LAMBAT

Skenario 1, ideal, maka visi penataan ruang, pemerataan pembangunan, partisipasi masyarakat, sustainabel development mungkin dicapai. Asal kita bisa menyiapkan action-plan yang baik, karena kontrol oleh masyarakat juga jalan, kerjasama antar instansi/pihak jalan.
Skenario 2, karena governance bagus, tinggal memacu upaya mengundang investor, karena iklim usaha kondusif. Dari berbagai sumber kita tahu China dan Jepang sedang bersaing memperbaiki kinerja investasi mereka di wilayah kaya SDA, seperti KTI.
Skenario 3, awas, investasi datang dengan deras, tapi governance tidak siap. Pemda, Sektor jalan sendiri-sendiri "melayani" investor. Tanpa kerja sama, maka pola pembangunan yang terjadi sporadis, tak ada pemerataan. Lingkungan kian rusak, tanpa ada kontrol stakeholders yang efektif. Meningkatnya risiko protes-protes sosial karena ketidak-merataan, kerusakan lingkungan, dst.
Skenario 4, hopeless.

Bagaimana kesiapan rencana tata ruang, rencana pembangunan, rencana tingkat lokal dan komunitas dalam mengantisipasi keempat kondisi tsb. Ini tentu perlu antisipasi dan respons yang ber-7 Dimensi juga. Begitukah? Semoga menginspirasi diskusi lanjut. [Risfan Munir, urban & regional planner]

Situasi Medan Perencanaan

Begitulah realita medan kerja perencanaan saat ini. Bukan hal baru, tapi di era "dana melimpah, belum desentralisasi, situasi "governance" daerah kurang dibahas, karena dengan glontoran proyek nasional maka pembangunan kota/daerah tampak oke-oke saja. Tapi setelah otonomi daerah, dan loan tidak leluasa (beban cicilan utang mencekik) maka suasana berubah. Dan, situasi "governance" daerah jadi perhatian.

Soal peran enterpreneurship daerah saya kira presentasi Prof Tommy Firman cukup jelas. Bahwa nasib regional development era otonomi daerah sangat ditentukan kualitas leadership KDH.
Soal nasib organisasi sangat ditentukan siapa pimpinannya, saya kira di hampir semua organisasi, kecuali mungkin militer. Kenapa Lee Iacoca, Jack Welch, Cacuk, Fadel, Michael Ruslim etc terkenal karena kualitas leader memang sangat menentukan policy, gaya dan pasang/surut organisasi. Bayangkan kalau Cacuk (alm), Fadel cuma harus mengikuti pemimpin sebelumnya saja. Sehingga itu menjadi realita yang perlu diperhitungkan juga dalam advokasi rencana.

Seperti judul bukunya Mintzberg, "Rise & Fall of Strategic Planning", barangkali memang ada pasang surut antara berfikir skala luas (PJP, PJM) dan skala implementasi praktis (service management). Untuk Service delivery management banyak good-practice seperti layanan OSS (misal Solo), RSUD (Jogja), SIMPUS (Ngawi) yang disebut sebelumnya. Itu sudah mulai banyak direplikasi. Mungkin ada juga layanan cepat n tepat dalam pelayanan (advis) tata ruang yang layak diangkat dan direplikasi.

Sudah waktunya juga bagi dunia tata ruang banyak membahas aspek "pemanfaatan & pengendalian". Setelah 45 tahun berfokus pada aspek "merencana" mungkin waktunya peduli aspek pemanfaatan & pengendalian, yang tentunya mencakup manajemen pelayanan, operasional, capacity building aparat dst. [Risfan Munir, penulis buku "Penegmbangan Ekonomi Lokal Partisipatif, LGSP]

Relevansi Scenario Planning

Saya pikir intinya perencanaan jangka panjang/menengah prinsipnya kan ya strategic planning. Scenario planning kan salah satu style dan pendekatannya. Penyusunan skenario sendiri kan bisa dengan simple tapi partisipatif, bisa juga lebih teknokratis dengan alat system dynamic dsb. Dikaitkan dengan waktu penyusunan-pengesyahan bagi KDH yang cuma 3-6 bulan (RPJMD) tentu pendekatan optimalnya mesti dicari.

Namun lebih dari itu, terhadap perencanaan jangka panjang/menengah sendiri sebagian orang juga antara "percaya/tidak" mengingat di era sekarang ini perubahan di semua aspek sos-ek-bud-pol-tek-lingk hampir tak ada ramalan/ prediksi/ forecast yang tepat. Maka tak berlebihan kalau John Friedman berpendapat "planning as a learning process." Kata orang, ahli ekonometri paling hebat pun sekarang ini daya ramalnya tak lebih dari Mbah Bejo. Sehingga barangkali pendekatan yang lebih sederhana (toh yang rumit juga meleset) tapi bisa difahami banyak pemangku kepentingan lebih tepat, terutama yang membuat mereka juga belajar memahami situasi.

Pak Djarot, pada era 80an, waktu saya masih bekerja di konsultannya sang begawan, saya sering mengikuti pemikiran beberapa profesor ekonomi. Secara konsisten mereka bisa memprediksi situasi ekonomi dari cuaca yang mempengaruhi musim tanam dan panen. Karena dari ramalan panen berarti ramalan akan supply dan demand (daya beli masyarakat). Di luar itu adalah ramalan tentang harga minyak. Juga cuaca/musim dingin di negara maju jadi dasar perkiraan permintaan akan minyak dunia, dan implikasi ke harga minyak dan harga lainnya. Di luar itu perkecualiannya adalah tensi konflik yang memicu perang. Situasi politik nasional waktu itu terbilang stabil. Sehingga soal skenario barangkali waktu itu kurang mendesak, karena banyak hal bisa diforcast.

Kisah Schwartz dalam "the art of long view" (Pak Djarot pasti suka ini) tentang scenario builder diilustrasikan dengan peramal Mesir yang bisa tahu situasi bangsa itu hanya dengan melihat warna air sungai Nil pada bulan tertentu. Kita di jaman sekarang bisa menebak, karena kekeruhan itu mencerminkan curah hujan, atau kekeringan, dan lagi-lagi nasib tanaman, yang mana nasib bangsa itu bergantung. Selanjutnya kesulitan ekonomi akan berimplikasi pada "keresahan" masyarakat, dst. Sehingga raja/menteri bisa dinasehati kapan dan berapa banyak lumbung makanan mesti dibuka. Mungkin sekarang ya program subsidi kali.

Jadi (Pak Djarot), siapkah fenomenologi dijadikan alat menyusun skenario masa
depan?
Karena di beberapa daerah pengusaha jual/beli motor saja bisa jadi peramal "ekonomi daerah". Kalau satu kabupaten panen mereka datang jual motor. Kalau daerah itu petaninya mau tanam, berarti butuh cash, mereka datang untuk membeli motor. Juga rombongan "sirkus atau pasar malam lokal", mereka tahu kabupaten mana layak dikunjungi karena akan panen. Waktu sering ke daerah-daerah dulu, saya juga memperhatikan "warna padi di sawah" daerah yang kita kunjungi, karena "keceriaan" audiens sangat dipengaruhi nasib panen. Wah, jadi sedih karena banyak sawah poso karena banjir. [Risfan Munir, penulis buku "Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif, LGSP]

WS Rendra - Potret Pembangunan Dalam Puisi

Ikut melepas kepergian penyair besar WS Rendra tergerak saya untuk membuka kumpulan puisinya yang terangkum dalam "Potret Pembangunan dalam Puisi" yang diterbitkan Lembaga Studi Pembangunan, 1980. Sesuai judulnya, ini adalah kumpulan puisi Rendra yang paling eksplisit bicara (mengritik) praktek kepemerintahan dalam proses pembangunan.

Misi perjuangan Rendra menurut Prof. A. Teeuw, ahli tentang sastra Indonesia dari Belanda, adalah tegaknya identitas diri manusia Indonesia, dalam kancah arus perubahan yang dibawa oleh ideologi dan gerak pembangunan, pertarungan kapitalis vs komunis, kebobrokan penguasa, sistem pendidikan "membeo" yang mematikan cipta, rasa dan karsa, dan sejenisnya. Juga keberpihakannya kepada mereka yang terpinggirkan, tersuruk dan terpuruk dalam proses pembangunan.

“Potret Pembangunan dalam Puisi” ini memuat 24 sajak yang ditulis pada pertengahan dekade 1970an, saat Orde Baru pada puncak kejayaannya. Berkah bonanza minyak bumi sangat terasa melimpah, banyak sarana dibangun di kota-kota besar, berbagai prasarana fisik wilayah juga dibangun. Sebagian kelompok yang menikmati proses pembangunan itu, pejabat dan keluarganya, para kontraktor dan rekanan mendadak kaya raya. Hidup mereka bermewahan secara mencolok dan norak, sementara itu sebagian yang lain justru tertinggal, tergusur dan terpinggirkan. Terjadi penurunan kualitas pendidikan "manusia seutuhnya" dengan cipta rasa dan karsa sesuai kebutuhan linkungannya, digantikan pendidikan yang mengajar anak didik "membeo, menghapal", mencetak tukang atau kuli pesanan pembangunan semata.

Secara emosional saya seikit-banyak terbawa oleh sajak-sajak ini, karena kurun Rendra menulisnya, adalah masa saya kuliah, pada pertengahan 1970an. Sebagian saya saksikan langsung pembacaannya, termasuk ketemu langsung dengan beliau. Salah satu sajak yang saya hafal adalah "Sajak Seonggok Jagung" (1975), saya saksikan bagaimana Sang Burung Merak membacakannya di Aula Barat ITB. Saya kutip sebagian:

Seonggok jagung di kamar
dan seorang pemuda
yang kurang sekolahan.

Memandang jagung itu,
sang pemuda melihat ladang;
ia melihat petani;
ia melihat panen;
...................

Tetapi ini:
Seonggok jagung dikamar
dan seorang pemuda tammat SLA
Tak ada uang, tak bisa menjadi mahasiswa.
Hanya ada seonggok jagung di kamarnya.
Ia memandang jagung itu
dan ia melihat dirinya terlunta-lunta.
......
Seonggok jagung di kamar
tak akan menolong seorang pemuda
yang pandangan hidupnya berasal dari buku,
dan tidak dari kehidupan.

Efek sampingan dari pembangunan, yang membuat kelompok tertentu (majikan) makmur berlebihan, hedonis, sementara yang lain jadi korban, bisa dirasakan pada "Sajak Gadis dan Majikan":

Janganlah tuan seenaknya memelukku. Kemana arahnya, sudah cukup aku tahu. Aku bukan ahli dalam menduga, tetapi jelas sudah ku tahu pelukan ini apa artinya ...

Siallah pendidikan yang aku terima.
Diajar aku berhitung, mengetik, bahasa asing, kerapian, dan tata cara.
Tetapi lupa diajarkan: kalau dipeluk majikan dari belakang, lalu sikapku bagaimana! ...

Menanggapi pembangunan sektor pariwisata, khususnya di pulau Bali yang dinilai ower exploitative terhadap budaya, ekonomi lokal dan lingkungan hidup, Rendra menulis "Sajak Pulau Bali" (1977), secara dramatis dibacanya di tengah suasana demonstrasi mahasiswa di Lapangan Basket ITB kala itu, sebagian kutipannya:
..........
Dan sementara kita bengong,
pesawat terbang jet yang muncul dari mimpi,
membawa bentuk kekuatan modalnya: lapangan terbang,
"hotel-bistik-dan-coca cola," jalan raya, dan para pelancong.

"Oh, look, honey - dear! Lihat orang-orang pribumi itu!
Mereka memanjat kelapa seperti kera.
Fantastic! Kita harus memotretnya!.....

Dan kemajuan kita adalah kemajuan budak
atau kemajuan penyalur dan pemakai.
Maka di Bali hotel-hotel pribumi bangkrut ........

Pada sajak "Orang-orang Miskin" (1978) Rendra mengingatkan bahwa siapapun di negeri ini tidak bisa mengingkari adanya kemiskinan yang jumlahnya banyak.
........................
Tangan-tangan kotor dari jalanan
meraba-raba kaca jendelamu.
Mereka tak bisa kamu hindarkan.

Jumlah mereka tak bisa kamu mistik jadi nol.
Mereka akan menjadi pertanyaan
yang mencegat ideologimu.
Gigi mereka yang kuning akan meringis di muka agamamu.
Kuman-kuman sipilis dan t.b.c. dari gang-gang gelap
akan hinggap di gorden presidenan
dan buku programma gedung kesenian.
...........

Setelah beberapa tahun bersama para mahasiswa berdemonstrasi, berstrategi mengritik pemerintah dan proses pembangunannya, barangkali Rendra lalu menyaksikan bahwa banyak kawan seperjuangannya (mahasiswa) sebagian lulus sekolah dan menjadi bagian dari kekuasaan yang dikritiknya dulu. Maka "Sajak Kenalan Lamamu" (1977) menohok tajam:
...................
Kita dulu pernah menyetop lalu lintas,
membakar mobil-mobil,
melambaikan poster-poster,
dan berderap maju, berdemonstrasi.
......................
Politik adalah cara merampok dunia.
Politik adalah cara menggulingkan kekuasaan,
untuk menikmati giliran berkuasa.
Politik adalah tangga naiknya tingkat kehidupan,
dari becak ke taksi, dari taksi ke sedan pribadi,
lalu ke mobil sport, lalu: helikopter!
Politik adalah festival dan pekan olah raga.
Politik adalah wadah kegiatan kesenian.
...........................

Entah apakah sejarah selalu berulang, atau persoalan lama tak kunjung selesai, tapi ternyata apa yang diteriakkan Rendra pertengahan 70an itu masih terjadi, atau berulang lagi tiga puluh tahun setelah itu ditulis. Kita menyaksikan bagaimana kebijakan pembangunan, bukannya sudah terbang tinggal landas seperti impiah lama. Tetapi masih berkutat dengan soal kemiskinan yang masih 40 jutaan. Ideologi ekonomi harus kembali lagi kepada "kerakyatan", kata tabu semasa Orde Baru. Tak bisa ditolak, karena kemiskinan telah "menempel di kaca rumah, di gorden presidenan" kata sang penyair.

Rendra diakhir hayatnya masih menyaksikan betapa politik adalah "cara merampok", "festival kesenian", atau "pekan olah raga" yang menghamburkan uang rakyat sekedar untuk menaikkan standar hidup para politikus. Apa yang ditulis tahun 1977 masih terjadi di "pesta" Pemilu tahun 2009. Sungguh benar, sungguh tragis.

Untuk mengantarkan Sang Burung Merak berpulang ke rahmatullah, barangkali potongan "Sajak Peperangan Abimanyu" (1977) ini layak direnungkan:

Ketika maut mencegatnya di delapan penjuru,
Sang ksatia berdiri dengan mata bercahaya.
Hatinya damai,
di dalam dadanya yang bedah dan berdarah,
karena ia telah lunas
menjalani kewajiban dan kewajarannya.

Setelah ia wafat -
apakah petani-petani akan tetap menderita,
dan para wanita kampung
tetap membanjiri rumah pelacuran di kota?
Itulah pertanyaan untuk kita yang hidup.
.............................

Inna lillahi wa inailaihi rojiun. Semuanya dari Allah yang Maha Kuasa dan akan kembali kepadaNya.
Selamat jalan Mas Willy, semoga semua amal kebaikanmu diterima Allah swt, dan segala dosa dan khilaf diampuni-Nya. (rm)

[Risfan Munir, Local Economic Governance & Management Specialist, Research Triangle Institute (RTI), email: risfano@yahoo.com]

Manajemen Perubahan Kota (3): Skenario Kawasan Kota Baru Yogyakarta

Bung Djarot, Bung Indra Budiman membawa diskusi kepada jalur kajian manajemen perubahan suatu permukiman.

Di samping sudut pandang "hukum" yang berujung pada kesimpulan "kalah tau menang". Kita juga bisa membuatnya sebagai "kajian perubahan lingkungan perkotaan". Coba tengok gambar/peta stadia kota, maka akan tampak dulu bagaimana, sekarang bagaimana. Di balik itu tentu tersimpan kisah menang/kalah dan pergeseran serta penggusuran, tapi juga ada kisah manis atau good-practices nya.

Kalau Bung Djarot mencoba memproyeksikannya ke kasus Kotabaru Yogya (Mentengnya Yogya?). Barangkali istilah blue-print kurang pas untuk konservasi. Boleh jadi ini menyangkut trend atau skenario perubahan, dan bagaimana meresponsnya. Kita bisa coba berfikir bukan dalam skenario "win-lose" tapi "challenge-response".

Tentu ada kekuatan eksternal maupun internal kawasan (Kotabaru) yang bekerja. Kekuatan eksternal, bisa jadi desakan kearah kegiatan komersial, mengingat lokasinya tak jauh dari Tugu, Malioboro dan Jalan ke Solo sebagai pusat kota atau CBD.

Secara internal, warga termasuk institusi yang tinggal di situ memang menikmati nilai lokasi karena aksesibilitas yang tinggi. Tapi kisah klasiknya bagaimana 'ketahanan ekonomi' mereka. Orang kaya lama yang menghuni (ini kawasan berdiri th 1920an ya) apakah masih 'cukup kaya' untuk memeliharanya? Bayar PBB? Biasanya kan pensiunan, atau keturunannya sebagian saja di situ, atau lebih baik jual saja agar warisannya mudah dibagi.

Lalu pembeli, atau penghuni baru: apakah mereka membeli untuk rumah tinggal? Maukah orang yang beli rumah seharga di atas Rp 1M itu tinggal di tempat yang kian hiruk-pikuk karena transportasi kota itu? Mungkin di bagian-bagian tertentu masih tenang ya.

Kalau dibanding dengan Jakarta, ada kasus Menteng, ada Kebayoran Baru. Lingkungan Kebayoran Baru sudah banyak yang beralih fungsi atau taraf "stress" terutama sekitar jalan utama. Kalau kawasan Menteng, khusus bagian intinya masih lebih tenang, karena 'orang kaya' yang beli dari 'priyayi lama' akan bangga berumah di lingkungan super-elite itu. Tarif PBB tidak sensitif bagi kantong mereka.

Upaya konservasi memang harus diterapkan bagi lingkungan seperti Menteng, Kebayoran Baru, Kotabaru Yogya, kawasan sejenis di Malang (jalan dengan nama gunung: Ijen, Semeru, Merbabu), kawasan Darmo Surabaya. Tapi bagaimana menghindari skenario "menang - kalah", yang biasanya banyak kalah nya.

Apakah masih layak berobsesi bahwa ada Pemda yang begitu strong, konsisten. Mengingat walikota ganti lima tahunan. Peruntukan komersial masih lebih menguntungkan jangka pendek bagi keuangan daerah untuk kota, yang tak bisa mengharap bagi hasil eksploitasi SDA. Mengharap pressure group, dari kelompok mana ya? Arsitek dan planner tak semua punya komitmen besar untuk itu? Budayawan biasanya ya himbauan moral saja, mana bisa melawan hasrat komersial (?).

Solusi yang umumnya dipikirkan ialah: "pertahankan bentuk/ struktur, oke lah perubahan fungsi". Itupun mesti diberlakukan selektif.Tapi strateginya, mestinya ya berilah insentif bagi penghuni supaya betah setidaknya mempertahankan bentuk arsitekturnya. Beri keringanan PBB, kemudahan utilitas, kemudahan lain. Tapi repotnya Pemerintah sendiri kan tidak satu policy untuk konservasi itu. Ada Dinas Tata Ruang/Cipta Karya dan Dinas Pariwisata/Budaya yang mau konservasi, ada BPKD (dulu Dispenda) yang mau pajak/ retribusinya, ada Bina Marga yang mau melebarkan jalan, Dinas perhubungan yang bikin trayek angkot lewat situ, dst.

Terakhir, asumsi pokok kita bahwa kalau RTRW sudah di-Perda (peraturan daerah)- kan, sudah aman. Tapi Perda sendiri, atas persetujuan Pemda, Dewan kan bisa berubah.

Itu mungkin yang terlintas di pikiran saya Bung Djarot. Tentu setiap kemunkinan skenarionya ada di antara yang optimis dan pesimis. Kisah arsitek yang melestasikan Kampung Batik Laweyan, barangkali contoh optimismenya. Tapi jangan seperti pelestarian Kawasan Condet di Jakarta, yang meminta warga (umumnya tradisional, ekonomi lemah) untuk jadi kawasan asli Betawi, sementara tetangganya yang tak di"marga-satwa"kan dapat windfall money karena harga tanah yang selangit. Sekali lagi, salah satu kuncinya, apa insentif bagi warga yang (harus) melestarikannya. Damai di bumi, Risfan Munir

Manajemen Perubahan Kota (2): Skenario Kawasan Kota Baru Yogyakarta

Saturday, March 21, 2009 8:29 AM
Arsitek Djarot menulis:

Pak Risfan, matur nuwun atas pencerahannya. Saya kira kita perlu sangat memperhitungkan sebuah konsep yang namanya "umur perencanaan" . Memang tampaknya sepele, tetapi ini sebenarnya dahsyat, sebab mengandung kerendahan hati yang dilandasi konsep kesementaraan. Seorang planner saya kira ada di dalam ketegangan situasi sementara, mirip situasi sementara dalam pandangan Popper itu.

Benar Pak, blueprint barangkali diperlukan, tetapi toh umurnya hanya sementara. Saya setuju dengan blueprint yang sementara semacam itu, supaya jejak-jejak perencanaan justru memperkaya kehidupan. Saya tidak tahu benar bagaimana "blueprint" kawasan Kotabaru di Jogja yang awalnya adalah permukiman elite orang kaya Belanda masa lalu dan sekarang sedikit-demi sedikit mulai menguat karakter komersialnya. Apakah ahli-ahli planning bisa mengarahkan perkembangan Kotabaru menjadi apa 20 tahun ke depan ? Barangkali harus belajar kemampuan seperti Mama Lorenz ya ??? Salam, Djarot Purbadi

Arsitek Indra Budiman Syamwil menanggapi:

Rekan Ysh,
Di era transformasi budaya, fikiran dan kemunculan sub-kultur serta habitus baru ini yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Persoalan dan perilaku merruang dengan sendirinya mengalami perubahan, demikian pula ekonomi ruang yang penuh 'uncertainty' . Manajemen by objective perlu diubah menjadi 'management of change', bagaimana meng 'antisipasi' dan mengelola perubahan itu sendiri. Bukankah demikian Pak Risfan dan Pak Djarot?
Salam, Indra B Syamwil

Manajemen Perubahan Kota (1): Kasus Kemang Jakarta

Dari referensi@yahoogroups.com, saya kutip diskusi yang menarik sebagai berikut.

Date: Friday, March 20, 2009, 3:13 AM
Arsitek Djarot menulis:

Dear Sobats,
Jika ruang kota atau kawasan merupakan "teks" maka makna keberadaannya tergantung pada konteks yang berlapis-lapis. Kadang konteks kita kenali dengan baik tetapi kiranya banyak konteks yang tidak kita kenali. Celakanya "the hidden contexts" tersebut sangat dinamis jika ada di kawasan yang berubah dinamis juga Ketika konteks berubah maka teks juga akan mengalami perubahan. Kasus Kemang barangkali bisa dibaca dengan cara demikian. Lagi pula, ketika suatu rencana "membeku" menjadi blueprint atau semacamnya, maka makna rencana tersebut menjadi "berubah" karena sebenarnya konteks empiris berubah sementara konteks yang digunakan dalam proses perencanaannya tentunya tetap.

Artinya, ilmu perencanaan selalu dalam keadaan gamang, sebab relasi konteks dengan teks yang digarap keduanya obyek yang dinamis. Dinamikanya kadang tidak terduga, sebab menyangkut dimensi kuantitatif maupun kualitatif. Apakah begitu ? Kasus Kemang rasanya seperti gugurnya sebuah konsep karena perubahan yang terjadi pada fenomena empiris dalam pemikiran induktif naif ! Salam, Djarot Purbadi

Risfan Munir menjawab:

Bung Djarot,
Walau samar saya menangkap 'pesan' njenengan. Bahkan John Friedman, salah satu bapak planning itu, juga mewanti-wanti soal cara pandang "blue-print planning". Karena komunitas kota sudah seperti organism yang tumbuh dinamis, diluar dugaan "ibunya" sendiri sekalipun. Siapa yang bisa meramal dengan akurat saat ini.
Para analis ekonomi (bidang yang katanya paling kuantitatif) tercanggih sekalipun saat ini tak lebih baik dari Mama Lorenz.

Kita bisa bikin blue-print, tapi bisakah kita meramal (kecuali yang pesimistik) tentang tebal kocek pemerintah atau masyarakat untuk melaksanakannya? Kapasitas kelembagaan untuk pengendalian? Jumlah orang miskin, sektor informal kota? Celakanya semua ini memberi tekanan kepada "relevansi" suatu blue-print kota.

Tapi toh, Pemda dan masyarakat perlu "kepastian" atau setidaknya "pedoman" bagi lokasi tempat tinggal dan usahanya di peta kota. Jadi bagaimana "pedoman" yang pas itu? Yang tidak tampak sebentar-sebentar harus "disesuaikan" , sehingga hilang wibawanya? Inilah mungkin tantangan bagi kita. Damai, [Risfan Munir]

Manajemen Penataan Ruang

Saat ini terjadi kegalauan di kalangan perencana, karena banyaknya gejala pembangunan fisik di perkotaan kok 'melanggar' aturan rencana tata ruang. Ini memerlukan pemikiran yang lebih jeli soal penerapan rencana tersebut.

Penataan Ruang selama ini lebih banyak dilihat dari aspek Perencanaannya saja, sementara Penataan Ruang sesuai UUPR menyangkut aspek "perencanaan - pelaksanaan/pemanfaatan - pengendalian," yang hakikatnya merupakan siklus proses MANAJEMEN PENATAAN RUANG, sebagai bagian dari manajemen pelayanan publik.

Bicara Manajemen, khususnya manajemen mutu, biasanya kita gunakan siklus "plan-do-check-action (PDCA)" secara berkelanjutan, dalam rangka continuous process improvement. Dalam bahasa UUPR identik dengan "perencanaan - pemanfaatan - pengendalian."

Dari berbagai diskusi dapat saya simpulkan ada beberapa tantangan dan agenda Manajemen Penataan Ruang yang memerlukan respons, antara lain di bawah ini.

ASPEK PERENCANAAN (plan):
Tantangan:
- Bagaimana menuntaskan perangkat rencana, berbagai jenis rencana: panduan, standar teknis, standar land-use, prosedur, kaitannya dengan rencana sektor dan lainnya,
- Kajian bagaimana merencana "tata ruang dinamis", di tengah perubahan multi-dimensi yang unpredictable ini. Bagaimana menggunakan skenario? Kalau toh ada review, apa syarat dan prosedurnya?
- Bagaimana prosedur perencanaan yang lebih partisipatif, melibatkan stakeholders?
- Bagaimana dengan pelatihan bagi perencana dilakukan bagi aparat, konsultan dan lainnya? Seperti kerja sama IAP dan DJPR. Bagaimana agar merata, bagaimana standarisasi mutunya?
Dan, seterusnya.

ASPEK PEMANFAATAN (do):
Tantangan:
- Bagaimana agar semua jenis rencana yang menurut regulasi harus ada bisa tersusun di semua daerah, kawasan, zona?
- Bagaimana rencana didiseminasi, diketahui dan difahami oleh warga bersangkutan, ada jajaran SKPD terkait, LSM, media massa?
- Apa instrumen "pelaksanaan" yang diterapkan - kombinasi atau salah satu dari: law enforcement, gov't investment (eminent domain), insentif/disinsentif, sesuai UUPR?
- Bagaimana agar "pressure" dari masyarakat dan media, legislatif dimanfaatkan untuk mendorong pelaksanaan RTR
- Menciptakan dan menginventarisasi contoh atau best practices dalam penerapan instrumen2 tersebut dari barbagai daerah dan kasus. Kalau diteliti tentu banyak kisah sukses pelaksanaan penataan ruang "kawasan konflik kepentingan", "kawasan super padat", "penataan kampung tengah/pinggir kota", "penataan commercial strip", pendekatan partisipatif, melibatkan swasta, kerja sama antar instansi, dst.
- Diseminasi best practice tsb melalui workshop pertukaran pengalaman antar daerah,
Dan seterusnya,

ASPEK PENGENDALIAN (check, action):
Tantangan:
- Bagaimana memantau pelaksanaan dan pertumbuhan spontan yang terjadi di lapangan. Adakah pernah disusun prosedur pemantauan (inspeksi)? Yang melibatkan warga?
Adakah forum, pertemuan periodik membahas fenomena penataan ruang dan pertumbuhan fisik, risiko-risiko atau trend yang mengkhawatirkan?
- Bagaimana mendorong partisipasi masyarakat, media massa, legislatif agar aktif memantau pelaksanaan RTR,
- Lalu, apa action nya? Adakah strategi dan SOP seperti melakukan shock teraphy dan sejenisnya, SOP bagi aparat dan warga yang ditunjuk dalam melakukan sidak dan penindakan, Dan, lainnya

FEED-BACK:
Bagaimana agar proses Plan - Do - Check - Action (PDCA) itu dilakukan terus secara cyclical. Sehingga dalam praktek manajemen penataan ruang sehingga selalu dianggarkan pelaksanaannya, dst.

AGENDA:
Berbagai tantangan tersebut harus direspons dengan Agenda atau tindakan:
- Penyusunan agenda tindakan yang terencana dengan: rincian kegiatan, input, output dan outcome nya?
- Karena "pelaksana" tata ruang sebagian besar bukanlah instansi tata ruang, maka bagaimana menggalang saling pengertian dan dukungan antar sektor, antar instansi?
- Urusan penataan ruang termasuk "urusan wajib" pemerintah daerah, jadi bagaimana menagih pelaksanaan urusan wajib itu?
- Sebaliknya, kita tahu bagaimana sih kekuatan SKPD tiap daerah? Ada yang sub-dinas, ada yang sub-subdinas dengan personil 2-3 orang saja kompeten dalam penataan ruang. Jadi bagaimana membekali Pemda dengan perangkat bagi capacity building aparat (dan stakeholders) penataan ruang. Dan, seterusnya.

Sekali lagi, yang penting adalah membiasakan untuk melihat penataan ruang bukan cuma aspek Perencanaan nya saja, tapi sebagai bagian dari Manajemen Pelayanan Publik, khususnya urusan penataan ruang. [Risfan Munir]

Pengembangan Wilayah di ASEAN

Pada posting sebelumnya (Perencanaan Wilayah Perbatasan), mengenai pengembangan wilayah perbatasan, muncul pertanyaan: apakah orientasi pengembangan perbatasan masih "defence minded" atau "kerja sama (ekonomi)" antar negara yang berbatasan. Berita di bawah ini merupakan jawabannya.

Dari Hua Hin, Harian Kompas (1-3-2009) mengabarkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan ingin mendorong perkembangan kawasan pertumbuhan di ASEAN yang mencakup Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Pihak swasta juga diajak berpartisipasi. Seiring dengan itu, Indonesia, Malaysia, dan Thailand sepakat untuk semakin mendorong pembangunan kawasan segitiga pertumbuhan, Indonesia, Malaysia, Thailand (IMT-Growth Triangle), melalui pengembangan lima koridor infrastruktur di kawasan tersebut. Untuk itu, para pemimpin ketiga negara akan menyiapkan fasilitas bagi pemerintah daerah dan pelaku bisnis setempat.

Presiden SBY memimpin dua pertemuan para kepala negara subregional ASEAN, yakni IMT-GT dan Brunei-Indonesia-Malaysia- Philippine East-ASEAN Growth Triangle (BIMP-EAGA), di Hua Hin, Thailand, Sabtu (28/2).

IMT-GT

IMT-GT merupakan kerja sama subregional dengan fokus peningkatan investasi, terutama bidang agroindustri dan industri berbasis sumber daya alam di Thailand selatan, Malaysia utara, serta Pulau Sumatera.
Lima koridor yang akan dikembangkan di IMT-GT bertujuan menghubungkan Songklah-Penang- Medan, Selat Malaka, Banda Aceh-Dumai-Palembang, Malaka-Dumai, serta Ranong-Phukket-Aceh. Koridor ini antara lain berupa prasarana jalan, pelabuhan, dan layanan angkutan laut serta penerbangan murah yang menghubungkan daerah-daerah dalam kawasan subregional tersebut.

”Sekarang tengah dibahas bagaimana cara untuk lebih memudahkan perdagangan lintas batas. Hal yang terbaik adalah meningkatkan investasi, perdagangan, turisme, dan kemakmuran ekonomi. Tadi memang diusulkan adanya mekanisme dan bagaimana agar kerja sama ini dapat dibahas secara lebih menyeluruh,” papar juru bicara kepresidenan, Dino Pati Djalal.

BIMP-EAGA

Sejajar dengan itu, kerja sama BIMP-EAGA difokuskan pada sejumlah provinsi di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku sebagai bagian dari kawasan subregional dengan Brunei, Filipina, dan Malaysia. Kerja sama subregional ini antara lain untuk menyelaraskan pembangunan ekonomi, terutama di kawasan perbatasan, meningkatkan perdagangan, pariwisata, dan investasi mela- lui fasilitas pergerakan masyarakat.

”Saya ingin betul mendorong swasta daerah dan pemerintah provinsi-provinsi untuk melibatkan kabupaten dan kota untuk lebih aktif lagi mencari peluang. Meskipun kerangka dan kebijakannya bagus, kalau pemerintah daerah dan pelaku usaha di daerah tidak proaktif, saya kira peluang yang kita dapatkan tidak banyak,” ujar Presiden SBY.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, pemerintah dan pelaku usaha di daerah juga harus mengidentifikasi proyek-proyek yang bisa menjadi fokus kerja sama subregional, sementara pemerintah pusat mencoba mengatasi kendala infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan kawasan-kawasan subregional tersebut. ”Misalnya di Sulawesi dan Filipina itu kerja sama bisa fokus pada perikanan,” ujar Mari.

Presiden Bank Pembangunan Asia (ADB) Haruhiko Kuroda juga menghadiri pertemuan IMT-GT dan BIMP-EAGA. Kuroda telah menyampaikan komitmen untuk turut membantu akselerasi pengembangan kawasan segitiga pertumbuhan itu.

Pertemuan para kepala negara di kawasan subregional ini juga dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. ”Untuk delapan wilayah di Indonesia yang masuk segitiga pertumbuhan ini (IMT-GT) telah disiapkan Rp 12 triliun,” kata Dino.

Kutipan berita di atas mengundang pemikiran, agar perkembangan dalam kerjasama pengembangan wilayah ASEAN di atas tentunya perlu segera ditindak lanjuti dengan pengembangan inisiatif di tingkat daerah yang termasuk di dalamnya. Dukungan kebijakan sudah ada, janji dukungan investasi prasarana antar negara, juga janji bantuan pinjaman dari ADB. Tinggal daerah mengembangkan perencanaan wilayahnya selaras dengan peluang-peluang tersebut. Ini layak menjadi topik diskusi selanjutnya. [Risfan Munir]