Fast Cities

Ekonomi kreatif, atau ekonomi yang ditopang oleh industri kreatif memerlukan persyaratan lingkungan sebagai media yang mengembangkannya. Maka muncullah istilah "fast city", ini adalah sebutan untuk kota yang berkembang cepat karena terkonsentrasinya para genius. Ini istilah yang diciptakan majalah Fast Company, edisi Juli/Agustus 2007, sebagaimana dikutip Bre Redana yang membahas kota yang kondusif bagi ekonomi kreatif (Kompas, 4-1-2009).

Ciri-cirinya antara lain: beraglomerasinya orang-orang berbakat (kreatif), lingkungan yang stimulatif, aman, bebas dari gangguan dan kecemasan. Selain punya faktor-faktor konkrit seperti tersedianya lembaga pendidikan yang memadai, dan elemen tangible lain, juga elemen intangible seperti sistem nilai, gaya hidup, dan bagaimana individu mengidentifikasikan diri dengan kotanya. Pada intinya, individu-individu kreatif itu berada pada lingkungan (massa kritis) yang pikirannya terbuka, bisa menerima ulah para insan kreatif yang sering kali penampilan dan kelakuannya aneh-aneh.

Secara longgar untuk Indonesia Bre Redana menilai Bandung dan Bali yang relatif memenuhi prasyarat tersebut. Apakah memang begitu? Bagaimana dengan Yogya? [Risfan Munir]

Pro-Kontra Menaikkan Upah Minimum

Apakah menaikkan UMK/P memang kebijakan yang tepat? Dengan menaikkan UMK/P kepala daerah menyenangkan buruh, tetapi membuat pengusaha mengerutkan dahi. Persoalannya tepatkah waktunya. Ada kala dimana pengusaha untung lebih, karena prestasi karyawan baik dan kondisi industri serta ekonomi mendukung, sehingga sudah seharusnya karyawan juga ikut menikmatinya.

Namun dalam kasus belakangan, tuntutan kenaikan UMK/P itu lebih didorong oleh meningkatnya biaya hidup, atau inflasi, karena berbagai masalah yang mendera kondisi industri dan ekonomi nasional. Ini yang repot, karena pada saat karyawan kesulitan karena daya beli merosot, perusahaan juga mengalami kesulitan akibat permintaan menurun, sementara biaya-biaya naik.

Dalam situasi seperti ini pemerintah daerah dihadapkan pada pilihan, untuk memenuhi tuntutan buruh, atau mempertimbangkan situasi dunia usaha. Kebijakan yang sekedar populis akan berusaha menyenangkan buruh (pemilih), tetapi bisa menyulitkan pengusaha, dan kalau terdesak mereka akan memindahkan (relokasi) usahanya ke daerah lain atau negara lain.

Untuk diskusi ini, layak disimak pendapat Faisal Basri yang mengingatkan “secara keseluruhan, upah minimum naik itu baik, tetapi perprovinsi itu sulit. Industri di Banten pindah ke Sukabumi yang upah minimumnya lebih rendah, Buruh pabrik itu yang kemudian menjadi korban karena mereka jadi pengangguran” (Kompas, 31-12-2008).

Dalam hal ini sebaiknya Pemda tidak mengeluarkan kebijakan sepihak saja. Kalau toh harus memenuhi tuntutan buruh untuk menaikkan UMK/P, maka sebaiknya diimbangi dengan memberikan kemudahan kepada pengusaha untuk meringankan biaya produksi. Banyak keluhan pengusaha tentang adanya macam-macam pungutan yang resmi dan tak resmi, itu mesti dikurangi. Bisa juga mengambil langkah yang meingankan biaya hidup buruh, seperti menyediakan lahan untuk tempat tinggal buruh, sehingga biaya hidup buruh lebih ringan. Di kota Tengerang, misalnya, pada era 1990 an dahulu, ada kerjasama antara “perusahaan – Pemda – masyarakat” dalam menyediakan ‘pemondokan’ bagi karyawan. Pemda memfasilitasi, masyarakat (mampu) menyewakan lahan, perusahaan yang membiayai pembangunannya. Pemilik tanah menerima uang sewa (murah) dan memiliki bangunannya setelah masa kerjasama berakhir nanti. [Risfan Munir, Local Economic Governance Specialist]

Pengembangan Ekonomi Daerah Sawit

Konflik pertanahan perkebunan di tanah air, khususnya terkait pengembangan kebun sawit yang terjadi belakangan ini, sebetulnya terkait orientasi pengembangan agro-industri yang masih mengandalkan ekspansi luas kebun.

Sudah waktunya lebih serius mengembangkan industri hilir sawit yang beraneka. Pengusaha masih tergiur untuk ekspor CPO semata, apalagi disaat harga pasaran dunia tinggi. Pada saat harga merosot seperti saat ini, baru terasa bahwa ketergantungan pada ekspor ada batasnya.

Seharusnya momentum saat ini dipakai untuk mengevaluasi. Industri hilir sawit yang beragam itu tepat untuk menciptakan lapangan kerja yang luas.

Saat ini yang berkembang baru industri minyak goreng. Belakangan untuk bio-energi juga mulai dikembangkan, tapi masih bersifat coba-coba. Yang lain masih terbuka peluang pasarnya sesungguhnya. Peluang pasar domestik masih sangat luas.

Pada tahun 2007 produksi CPO mencapai 17,2 juta ton, diperkirakan menjadi 18,8 juta ton pada 2008. Sementara pasar domestik hanya menyerap 4,5-5 juta ton CPO per tahun. Sebagian masih untuk minyak goreng.

Bagaimana mendorong dan memfasilitasi industri di daerah, melibatkan perguruan tinggi, lembaga penelitian untuk berinovasi mengembangkan industri hilir tersebut. Perlu model Fadel Muhammad yang gigih mengembangkan agro industri berbasis jagung, untuk daerah penghasil sawit.

[Risfan Munir, Local Economic Development Planner]

Wisata Kerajinan di Yogyakarta

Belakangan ini banyak terbit buku mengenai wisata kuliner dengan berbagai judul, yang fokus ke kota Jakarta (Jabodetabek), Bandung, Yogya dan seterusnya. Namun yang belum banyak ditemukan adalah mengenai wisata kerajinan. Inilah menariknya buku ”Wisata Kerajinan Yogyakarta: 19 Sentra Layak Dikunjungi, 35 Barang Layak Dibeli,” yang ditulis oleh dua wanita bersaudara B. Anindyaning Pratisari dan C. Antari Pratista ini.

Buku ini layak menyandang judul wisata kerajinan, karena keseluruhan 96 halamannya tampil berwarna dan berfoto. Membaca buku ini kita diajak berwisata, mulai dari mengenal transportasi menuju Yogya. Lalu memilih penginapan, dari yang kelas melati hingga hotel berbintang. Pilihan moda transpor dalam kota, serta tempat bersantap.

Mulai mengunjungi sentra-sentra, dimulai dari Kotagede yang menyajikan pesona kilauan kerajinan peraknya, berlanjut ke Desa Gamplong yang menyajikan kerajinan tenun khas. Ke Malangan, yaitu desa wisata kerajinan anyaman bambu. Sentolo yang menawarkan kerajinan serat tumbuhan. Dan, Lemah Dadi yang desa ukiran batu.

Pilihan selanjutnya ialah ke Karebet yang memproduksi batik kayu yang unik. Di lanjutkan melihat sentra kerajinan tatah di Sungging. Ke Giriloyo melihat batik asli Yogyakarta, atau mencari keris di Banyu Sumurup.

Bisa juga ke Manding pusatnya industri kulit di selatan Yogya. Serta ke Kasongan, yang ternyata bukan hanya menjual gerabah. Dan, seni keramik yang juga ada di Pundong. Atau berburu kerajinan anyaman di Beringharjo, yang kaya pilihan batik juga. Serta Pasar Seni Gabusan yang menyajikan segala rupa kerajinan.

Bagi pemburu furnitur dan interior, ada Bab khusus berjudul ”Mari Berburu Furnitur!”

Nimat nian berwisata melalui buku ini, karena selain dilengkapi foto berwarna, juga penjelasan ringkas tapi informatif, termasuk sejarah ringkas sentra tersebut, apa ciri khas produk kerajinannya, serta latar budayanya. Kalau lagi malas baca, melihat-lihat fotonya saja sudah bisa punya gambaran apa yang kita dapat dari situ. Mengenai harga, ini memag bukan bukan katalog barang, jadi ada rentang harga di sana-sini, cukup untuk tahu itu level harganya di lapis mana.

Secara keseluruhan desain buku ini bagus, ukuran dan penataan foto-foto yang harmonis, enak dilihat. Ini mungkin didukung latar belakang kedua kaka beradik ini sebagi kontributor Tabloid RUMAH. Hanya kalau boleh dibilang kekurangannya, penulis tidak menyertakan Peta Kota Yagya, atau setidaknya orientasi lokasinya. Namun kekurangan ini ditutupi oleh adanya daftar alamat tiap sentra kerajinan, lengkap dengan nomor telpon tempat, dan HP contact personnya.

[Reviewer: Risfan Munir, Local Economic & Urban Planner]

Data Buku: B. Anindyaning Pratisari dan C. Antari Pratista, ”Wisata Kerajinan Yogyakarta: 19 Sentra Layak Dikunjungi, 35 Barang Layak Dibeli,” Prima Media. September 2008.

Kepedulian Pemda pada Pengembangan Ekonomi

Mengenai banyak Pemda yang tidak aktif memajukan daerahnya, sebetulnya kebanyakan mengurusi, tapi masalahnya seringkali sangat sektoral, masing-masing Dinas punya program dan prioritas yang tidak saling mendukung. Masalah klasik juga. Misalnya, Dinas Pertanian membina petani apel, jeruk, jahe atau lainnya tapi masalahnya perlu ada agro-industri untuk pengolahannya. Sementara itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengurusi komoditas yang lain. Dinas Koperasi & UKM lain lagi yang dibina.Sementara dari Dinas Pendapatan Daerah (DPKD) malah meningkatkan retribusi disitu. Tidak ada kesatuan pendapat soal jenis komoditas apa yang akan diprioritaskan, sehingga semua upaya difokuskan ke situ.

Belum lagi nanti pada proses penetapan anggaran, proses negosiasi yang tidak transparan dan konsisten dengan rencana sering lebih menonjol. Sehingga meskipun visi misi daerah memprioritaskan penguatan UMKM, alokasi anggarannya bisa berbeda.

Tapi kalau melihat sisi baiknya tentu banyak juga. Untuk Kabupaten Cianjur misalnya, beralihnya arus lalu-lintas regional Jakarta – Bandung, juga Bogor - Bandung ke jalan Cipularang akan mengurangi tekanan arus di jalur Puncak, sehingga mengurangi kemacetan yang lebih parah dan menurunkan daya tarik wisata. Masalahnya adalah bagaimana mengelola pertumbuhan tersebut agar tetap optimal. Menurut riset majalah Warta Ekonomi (22 September 2008) Kabupaten Cianjur menempati urutan kabupaten/kota ”terkaya” peringkat ke 24, turun dari peringkat 18 pada tahun 2007, dengan APBD sebesar Rp 1.141 M (PAD nya Rp 77.8 M). Sementara itu Kabupaten Bandung ada di peringkat 9 (turun dari peringkat 4 pada th 2007), APBD nya sebesar Rp 1.383 M (komponen PAD nya Rp 132.3 M).[Risfan Munir]