Local Economic Development: Learning from Obama's Mother

Sebagaimana dalam mempelajari proses "urbanisasi" (meng-kota) mau tak mau mesti menengok juga aspek budaya (anthropologis) nya. Dulu bacaan yang membantu antara lain kajian antropologi Clifford Geertz, "Agriculture Involution", dan "Peddlers and Princess" , serta "Mojokuto" terbitan MIT. Tiga buku yang mengisahkan terbentuknya sifat urban, dari tekanan hidup perdesaan, dan peran kewirausahaan. Ketiganya adalah bacaan yang menyenangkan, seperti membaca novel.

Mengingat itu, dalam diskusi "pengembangan ekonomi lokal" saya jadi tertarik membaca buku, "Pendekar-pendekar Besi Nusantara" (Peasant Blacksmithing in Indonesia: Surviving and Thriving Against All Odds) karya Stanley Ann Dunham.

Penulis buku ini sangat mengenal seluk-beluk kerja industri kerajinan dan pemasarannya, yang didalaminya selama bekerja dan visits ke berbagai daerah di Indonesia di Jawa, Bali, Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dalam kurun 20 tahun. Dia lakukan sebagai eksekutif di Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (LPPM), konsultan Bappenas, Dept Perindustrian, Bank Rakyat Indonesia, sebagian besar atas sponsor USAID.

Buku ini merupakan bagian dari disetasinya, tahun 1992, yang memfokuskan kajian pada komunitas industri kerajinan logam, khususnya "pandai besi", dan secara mendalam dengan kasus tiga desa: Kajar, Hadipolo, Kuniran, di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Disini dia menunjukkan pemahamannya tentang dinamika industri kecil selama dua dekade itu, yang membuat pandangannya beda dengan anthropolog terdahulu: JH Boeke (yang memunculkan istilah dualistic economy) maupun Geertz.

Dia mengkritik pendapat Boeke tentang orang desa, "Mereka tidak punya kemampuan organisasi dan disiplin kerja ..." yang sayangnya juga dianut sebagian birokrat kita. Juga perkataan C. Geertz, "Kerajinan dan industri berbasis pedesaan sudah hampir punah, dan sekarang hanya marginal." Sebaliknya Ann Dunham membuktikan bahwa banyak kerajinan di Indonesia yang, seperti judul disertasinya: "Bertahan dan Berkembang Pesat."

Perbedaan dengan kajian pendahulunya yang umumnya di desa berekosistem persawahan di dataran rendah, Ann lebih fokus ke desa yang punya kegiatan non-pertanian.

Dia juga mencatat perkembangan kebijakan pemerintah, sejak zaman kolonial Belanda, Jepang, hingga masa Orde Baru, dan pengaruhnya kepada perkembangan industri kecil, yang selalu dianggap sebagai (katup) penyerap kelebihan angkatan kerja.

Namun suatu kajian antropologi tentu kelebihannya bukan pada aspek strategi, kebijakan atau analisis statistiknya, tapi pada ketajamannya menyelami dinamika komunitas industri tersebut.

Ann menemukan persamaan bentuk kegiatan "padai besi" (Minang: apa bassi, Toraja: da'po bassi) di seluruh wilayah Nusantara, yaitu adanya unit tungku per-api-an (Jawa: perapen), sepasang ubub (peniup api), lubang api, penandasan (landasan untuk menempa), palung penyepuhan, tempat penyimpan arang, penyimpan besi, tempat pengikiran.

Lokasi dan penyebaran pandai besi umumnya berkelompok, namun beragam dari 5 perapen sampai 300 perapen, atau rata-rata 30an perapen per kelompok. Sebagaimana dalam teori lokasi pengelompokan ini memungkinkan mereka saling tukar pengetahuan, berbagi order, menekan ongkos transportasi, menekan harga input. Karena pada awalnya produksi pandai besi terutama alat pertanian maka populasinya berkorelasi dengan kepadatan penduduk petani.

Dari segi sosio-ekonomis, perapen bukan hanya berarti "tungku api", tapi juga berarti "kelompok kerja." dalam setiap perapen ada: (a) Empu atau kepala kelompok kerja yang mengatur produksi, kuantitas dan kualitasnya, (b) panjak atau tukang pengayun palu (penempa), (c) tukang ubub yaitu pemompa angin ke tungku, (d) tukang kikir yang menghaluskan produk.

Dalam komunitas pandai besi ditemukan pola hubungan atau struktur bisnis yang berjenjang. Terdiri dari: (1) pedagang bahan baku dan produk pandai, disebut juga "empu pedagang", (2) pemilik perapen indepeden, (3) pemilik perapen dependen, dan (4) pekerja upahan.

Mengenali pola hubungan keempat aktor ini penting, karena disitu lah perkembangan dan keberlangsungan industri kecil pandai besi ini ditentukan. Setiap desa atau komunitas bisa merupakan kasus yang berbeda.

Empu pedagang punya kekuatan dari modal dan kemampuan nya berhubungan dengan pasar dan pemasok bahan baku di kota, punya kendaraan (mini truk), gudang. Dia tidak terlebat produksi perapen, tapi peranannya menentukan bagi pemilik perapen dependen. Sumber keuntungannya dari margin harga pasokan dan margin harga jual produk.

Pemilik perapen independen berperan sebagai produsen, tapi juga harus mencari bahan baku sendiri, dan mengurus pemasaran juga. Ini tentu membutuhkan keahlian lebih, juga modal.

Pemilik perapen dependen menggantungkan usahanya kepada empu pedagang. Tampaknya ini menyedihkan, tapi pada umumnya hubungan itu atas inisiatif si pemilik perapen dependen, berdasarkan perhitungan rasional. Biasanya alasannya adalah kebutuhan modal, economic of scale usahanya, dan manajemen risiko. Dengan bermitra dengan empu pedagang, mereka bisa konsentrasi di produksi.

Keputusan untuk bermitra di antara mereka menjadi bahan diskusi di warung kopi di antara para pandai besi. Mereka menghitung untung ruginya di atas kertas seadanya. Tapi itu rasional. Jadi menepis pendapat Boeke bahwa masyarakat desa (pribumi) tidak bisa berfikir rasional layaknya dalam bisnis.

Hasil kajian anthropologi ini merupakan salah satu referensi yang penting untuk lebih mengenal pola dan dinamika ekonomi industri kecil, juga pola hubungan antar aktor. Sehingga bisa jadi masukan bagi penentu kebijakan. Banyak kasus menunjukkan bahwa pemerintah justru menggunakan "empu pedagang" untuk menyalurkan berbagai bantuan bagi usaha mikro, sehingga empu pedagang (saja) yang menikmatinya. Mereka seperti mendapat modal tambahan secara gratis.

Banyak kalangan birokrat masih seperti Boeke, memandang ”industri kecil” hanya sebagai katup penyerap lapangan kerja, bukan sebagai sektor produksi yang sesungguhnya. Namun statistik saat ini menunjukkan bahwa kontribusi industri kecil sebagai penyumbang devisa non-migas besar. Dari pengalaman saya dalam pendampingan ”klaster pengrajin logam” di Cisaat (Cibadak, Jawa barat) semasa PERFORM Project terbukti bahwa pengrajin logam disitu sudah memasok spare-part ke Astra (sepeda motor), Sanyo, peralatan rumah sakit, dst, di luar alat-alat pertanian. Di Kota Pematang Siantar, stakeholders UMKM yang difasilitasi program LGSP juga termasuk kelompok produsen (logam) alat pertanian. Sekali lagi, ini membuktikan kebenaran thesis Ann Dunham.

Selama membaca buku ini, saya sebagai penggiat Pengembangan Ekonomi Lokal diliputi rasa haru. Merasakan dedikasi dan kegairahan Ann Dunham meneliti dan menaruh optimisme pada industri kecil di Indonesia. Beliau telah meninggal pada tahun 1995, tanpa sempat menyaksikan putranya, Barrack Obama, dilantik sebagai Presiden USA tanggal 20 Januari 2009 yl. [Risfan Munir]

Data Buku:
Dunham, Stanley Ann. "Pendekar-pendekar Besi Nusantara" (Peasant Blacksmithing in Indonesia: Surviving and Thriving Against All Odds). Penerbit Mizan Kronik Zaman Baru. Edisi terjemahan terbit November 2008.

[Reviewer: Risfan Munir, penggiat Local Economic Development]

Proses Produksi dan Model Pengembangan Wilayah

Sedikit tambahan untuk posting sebelumnya. Dinamika lokasi-alokasi, pendekatan supply-chain dalam proses produksi yang berskala antar wilayah, antar negara seperti sekarang ini layak menjadi perhatian pemerhati regional planning (RP) juga.
Contoh kecil saja, 'klaster' industri kecil bordir di sekitar Bukittinggi (Agam, Padang Panjang, Tanah Datar), mereka mengandalkan keunggulan talent, tradisi, kerajinan. Agak menyimpang dari teori lokasi, karena bahan diperoleh dari Jawa Barat (Bandung, Banjaran), benang juga dari Bekasi, aksesori dari Tanah Abang. Lalu produknya sebagian dijual di Tanah Abang, atau ekspor ke Malaysia, Singapore, Brunai. Andalan dari sistem pemasok (hulu) dan jaringan pedagang (hilir) adalah diaspora perantau Minangkabau, baik yang sekolah (di Jawa) atau kerabat yang bekerja di daerah/negara lain. Saya tidak tahu PKN di Sumatera Barat, tapi tampaknya Kota Padang tidak mereka lewati.

Contoh lain, industri kecil tenun ikat. Daerah NTB, NTT, atau Timor Timur punya nama, tapi tenun ikat itu (yang dijual di Bali) banyak yang dibuat di desa Troso Jepara.

Produk-produk garmen (kompeksi) yang di Sukowati Bali sebagai pusat penjualannya, hampir semua diproduksi di Jawa Timur, Jawa Tengah, yang punya pengrajin dan pekerja dalam jumlah besar dengan ongkos relatif murah. Juga produk furnitur dan interior, talent, tradisi dan pekerja dalam skala ekonomi tertentu ada di desa-desa di Jawa Tengah, Jawa Timur. Bali telah menjadi outlet regional, dan mereka kian pandai dalam branding (label Bali, tapi dibuat di daerah anu).

Kasus lain adalah jejaring budi daya dan perdagangan "tanaman hias" di pulau Jawa. Ternyata mereka itu membentuk jaringan yang timbal-balik. Artinya kalau ada pameran atau bursa di Lapangan Banteng, maka semua simpul-simpul di Jawa Barat, Tengah, Timur (Batu) bisa memasok. Sebaliknya kalau ada pamer/bursa di Temanggung (Jateng) atau Batu, yang dari Bogor, Puncak juga bisa memasok, sesuai keunggulan jenis tanaman masing-masing. Mereka tidak mengandalkan satu "pusat" tertentu.

Pada kasus industri kretek, pabrik rokok di Kudus (Jarum) misalnya bisa dipasok tembakau dari daerah mana saja, seperti juga pabrik rokok di Kediri (Gudang Garam), Surabaya Jisamsu), bisa punya kebun atau pemasok tembakau di Jawa Tengah. Bahkan sebagian mereka juga membuat rokoknya bukan di pabrik utama tapi di desa-desa dimana buruh/petani tinggal.

Bebepa waktu yang lalu, secara tak sengaja saya juga jadi penghubung antara kelompok pengusaha dan Pemda dari Enrekang, Wajo dengan Tasik, Sleman, Kediri, saya tidak ikut detail selanjutnya. Tapi kabarnya telah terjadi transaksi saling kirim produk masing-masing secara periodik.

Realita-realita itu bisa saja dipandang kecil. Tapi mungkin merupakan "grains" yang bisa jadi "drains." Dan bisa mempengaruhi cara pandang terhadap sistem pusat-pusat, perwilayahan dan pola hubungan antar wilayah. Yang jelas pola hubungan jaringan mata rantai produksi itu kok anomali terhadap sistem dan orde-orde hirarkhi permukiman.

Asumsi pusat-pusat utama disiapkan untuk mengundang investor manufaktur asing (FDI). Kenyataannya keputusan investasi itu kok tergantung korporat ybs dan situasi ekonomi dunia. Di luar kontrol siapapun, termasuk pemerintah. Bicara mobil misalnya, sekarang hanya tinggal beberapa merek dan jenis saja yang diasembling di Indonesia. Mungkin tinggal jenis/kelas Kijang, Avanza/ Xenia, Rush/ Terrios yang diasembling disini, kelas Vios saja diasembling di negara lain.

Faktanya, 99 pesen perusahaan dan 98 pekerja di Indonesia adalah di sektor UMKM. Apakah "klaster-klaster" UMKM diatas harus dipindahkan ke kawasan industri, PIK, LIK di pusat-pusat, kota-kota? Ini yang kadang pikiran pemerintah dalam pembinaan dan "menata-ruang".
Padahal kekuatan mereka justru ada dikomunitas-komunitas dimana mereka berada, telah mentradisi, social capitalnya sudah berkembang. Kalau mereka dicabut dari "akar komunitas" nya, maka bubarlah social capital itu, dan kemampuan produksi mereka merosot. Kalau kebetulan lewat Koto Baru antara Padang Panjang ke Bukittinggi akan tampak kompleks ruko kosong, sebagai bukti bahwa relokasi komunitas produsen/pedagang itu tidak mudah.

Ini sebetulnya masalah klasik. Lokasi industri punya dinamika sendiri. Yang besar, yang umumnya terkait jaringan proses manufaktur skala transnasional. Dulu industri substitusi impor memang tumbuh di kota inti, tapi sekarang kok malah dipindah (bukan ke Makassar) di Thailand, Vietnam.
Sementara industri kelas UMKM melekat pada lokasi komunitas-komunitas yang menumbuhkannya.
Di sisi lain permukiman di Indonesia mengikuti pusat-pusat kekuasaan, traffic-junction, lokasi perdagangan.
Kenyataannya, sistem permukiman dan sebaran lokasi industri bisa merupakan hal yang berbeda. Ini memang tidak bisa dijawab dengan sekedar berpihak atau adu perundangan. Tapi perlu kajian yang didasari riset yang memadai.
Yang pasti para pelaku ekonomi (industri) punya logika dan pemahaman realistisnya sendiri sehingga mampu tumbuh dan survive. Ada perencana spatial yang merencana "taman" berdasarkan "jejak kaki mereka yang biasa lewat", ada yang merencana berdasarkan "lurus lengkung penggarisnya" sendiri. Perencanaan sistem pusat-pusat sudah berumur 20 tahun, berapa persen sarannya yang jalan, yang pola tumbuhnya sesuai rencana, kenapa sesuai? Yang lambat atau menyimpang kenapa? Adakah pusat lain yang di luar rencana tapi tumbuh, apa yang mendorongnya? Bagaimana implikasi otonomi daerah atas perubahan pola sistem ruang/pusat itu? Dst. [Risfan Munir]

Pembelajaran Regional Planning

Dari diskusi belakangan rasanya saya dapat banyak pelajaran.

Pertama, lebih memahami idiom John Friedman (bapak regional planning), "planning as a learning process" dari stakeholders wilayah. Dalam pengembangan wilayah secara partisipatif, a.l. melalui "kemitraan klaster". Dari pengalaman memfasilitasi proses kemitraan tersebut banyak terungkap kekayaan "tacit knowledge", kearifan komunitas (atau apa namanya) yang seharusnya menjadi explicit knowledge yang potensial bagi pengembangan industri yang lebih formal. Ini yang sering "tercuri" pihak luar tanpa disadari. Orang luar lebih menghargai (dan mengomersialkan) nya dari bangsa sendiri.

Kedua, mainstream pemikiran regional planning (RP) kita umumnya masih "dari pusat untuk daerah", belum "oleh dan untuk daerah". Seperti diskusi menyemai manufaktur di timur. Masih didominasi sudut pandang Pusat. Sehingga kalau sulit, ditunjuk jadi sentra (PKN) alot, ya ditinggal saja. Ini tentu beda dengan sudut pandang si "daerah", kalau planner kerja di daerah akan mencari cara terus agar daerahnya ekonominya maju, mau jadi Orde berapa tak jadi soal, pokoknya maju terus untuk memberi lapangan kerja penduduknya yang tumbuh pesat. Sepertinya "otonomi daerah" masih belum jadi betul-betul diterima penuh.

Ketiga, dua hal di atas itu yang menurut saya membuat kecenderungan selalu agregatif, tidak peka atas "grains" peluang-peluang yang terbuka di tiap daerah yang seringkali spesifik. Pola pendekatan juga masih cenderung "deduktif" bukan "induktif" yang lebih berempati pada karakter lokal. Beda dengan sejarah regional planning di negara asalnya, yang dari perencanaan2 lokal menjadi perencanaan wilayah skala nasional, di negara sedang berkembang sudah jadi paket konsep yang masuk dari skala nasional, dengan daerah sebagai sub-wilayahnya.

Keempat, kalau kita ingat AO Hirshman, dan strategi pengembangan ekonominya. Dia sebut ada dua instrumen: social overhead capital (SOC) dan direct productive activity (DPA). Sejarah masuknya RP di negara kita dari bidang prasarana dan permukiman, sehingga umumnya bias ke SOC. Diharapkan dengan sistem pusat-pusat dan jaringan prasarananya maka kegiatan industri akan terpanggil. Sementara mengenai pengembangan DPA, seperti di luar wacana RP. Sehingga konsep pengembangan klaster industri, menjadi kurang dipertimbangkan sebagai instrumen RP.

Kita tidak sedang debat "ship follow the trip" atau sebaliknya. Prasarana dulu baru industri atau sebaliknya. Tapi dinamika lokasi-alokasi, pendekatan supply-chain management industri yang berskala antar wilayah, antar negara seperti sekarang ini layak menjadi perhatian pemerhati RP juga. Sekarang ini layanan pelanggan via telpon di USA ternyata penjawabnya di India. Kita juga sudah tidak tahu merek apa dibuat dimana oleh siapa, pemegang sahamnya dari mana. Inikah geografi ekonomi baru itu? Borderless?

Sekali lagi sebagai proses pembelajaran banyak hal menarik. Perubahan otonomi (alokasi kewenangan dan dana ke daerah), demokratisasi, sistem manufaktur terjadi sangat dinamis, fenomena industri kreatif yang melekat pada kekhasan dinamika komunitas. Mungkin perlu pendekatan yang lebih appreciative terhadap kondisi yang ada, daripada analisis persoalan berkepanjangan yang berhenti dengan ditemukannya si "kambing hitam."

Dengan dinamika situasi lingkungan itu, mungkin perlu dipikirkan juga "kepastian" sebuah rencana jangka panjang dalam situasi yang "tidak pasti", dimana asumsi, variabel2, driving forcesnya sulit diprediksi. Dalam skala nasional ataupun wilayah. Apalagi kalau itu jadi produk hukum yang mengikat.

Mungkin para ahli RP juga perlu barbagi tugas, tidak harus homogen. Ada yang fokus ke isyu lingkungan hidup: climate change, deforestation, banjir, dst. Ada yang fokus ke isyu pengembangan ekonomi wilayah, dinamika kegiatan ekonomi (mikro) dst. Ada yang fokus pada aspek-aspek kelembagaan, hubungan antar kewenangan, corporate social responsibility, social capital, dan isyu sosial-ekonomi terkait. Pertimbangan perlu selalu komprehesif, tapi ....

Kata Peter Drucker "masalahnya bukan sulitnya menerima hal baru, tapi meninggalkan yang lama." Ini tentu tantangan bagi semua.
[Risfan Munir]

Menyemai Klaster Industri Perahu di KTI (3)

Pengembangan cluster industri ini merupakan pertemuan antara "kajian pengembangan industri" dengan "kajian kewilayahan". Dalam bukunya Competitive Advantage of the Nation, Michael Porter mengutarakan kasus-kasus populer keunggulan klaster di satu wilayah/negara yang membentuk keunggulan daya saing daerah/negara, seperti klaster industri kulit di Italia, klaster anggur di Perancis, California, dan tentu juga Silicon Valley dan tiruan suksesnya di India, Hollywood, Bollywood.

Industri perahu di Sulawesi Selatan cukup layak, karena:
(1) PASARnya ada saat ini seluruh KTI bahkan internasional.
(2) STRUKTUR industri, ada kerjasama dan persaingan yang telah terbentuk. Yang sudah dibuat bukan hanya jenis pinisi, tapi juga perahu untuk transportasi, nelayan, untuk berbagai ukuran, yang terbuat dari kayu ataupun fiber.
(3) FAKTOR keunggulan ada, terutama tradisi (keterampilan, bakat) yang sudah dikuasai secara turun temurun dalam populasi yang cukupbesar. Tradisi Bugis-Makasar dalam kemaritiman telah terbukti dalamsejarah, di seluruh perairan dalam Indonesia hingga Malaysia.
Serta adanya (4) DUKUNGAN dari berbagai pihak, lembaga, termasukpeneliti-penelii tentang perperahuan internasional. Jadi syarat yang dibutuhkan untuk berkembangnya "klaster unggulan" daerah lebih dari cukup.

Mengenai persaingan dalam pemasaran, itu hal biasa dalam ekonomi.Kalau kemitraan klaster sudah terbentuk, untuk pemasaran merekadapat difasilitasi untuk mngembangkan strategi. Saat ini karena yangtradisional harus berhadapan dengan produk perusahaan besar yakalah. Tapi dalam pemasaran kan ada strategi SEGMENTASI, TARGETING,POSITIONING.
Segmen mana di wilayah mana saja yang di bidik, apakahuntuk transportasi, nelayan, pesiar dll. Apa dan siapa yangdijadikan target. Dan, bagaimana klaster perahu (misal dariwilayah: "Bulukumba-Makassar-Pinrang") memposisikan produknya. Memang tidak harus menguasai seluruh pasar, bisa mulai dengan segmentertentu, sehingga "tipe, ukuran, desain, harga" tertentu yangdijadikan unggulan. Bisa saja mereka melakukan diversifikasi: ada kelompok untuk kapal pesiar dan pesanan khusus (mahal); ada untuk angkutan massal; adauntuk nelayan dari ukuran kecil dan sedang. Bagaimana mengambil celah ditengah persaingan.

Secara internasional perahu dari Sulawesi Selatan sudah terkenal,pesanan mengalir terus. Pada segmen ini nampaknya industri perahuBugis-Makassar sudah menjadi industri kreatif, karena keunggulan desain dan sofistikasi penggarapannya yang diunggulkan.
Sedangkan untuk segmen perahu transpor dan nelayan, intinya mungkinadalah "skala produksi" untuk bisa menekan ongkos (tenaga, bahanbaku), sehingga harga bisa bersaing.[Risfan Munir]

Menyemai Klaster Industri Perahu di KTI (2)

Komunitas pembuat perahu ini di KTI, khususnya di Sulawesi sudah menjadi tradisi, sudah punya nama. Jejaring industri ini bisa jadi embrio pembentukan klaster kegiatan ekonomi, yang akan menjadi motor penggerak pengembangan wilayah setempat. Kalau menggunakan pendekatan yang konvensional dari Porter misalnya (Competitive Advantage of the Nation/Region), saya kira syarat-syarat komunitas industri kapal di, misal kawasan "Bulukumba-Makassar-Pinrang" (BMP) sangat potensial. Dalam frame Porter ada:
(1) Firm Structure & Rivalry - ini sudah berkembang, ada yang dari kayu, ada fiber, ada yang besar, kecil, saling kerjasama, saling bersaing;
(2) Demand Condition - sudah berumur ratusan tahun, tentu hidup terus karena ada pasar;
(3) Related Supporting Industries -sudah berkembang, di kawasan tersebut didukung Pemda, Litbang,bahkan dukungan dari luar negeri, dan industri pemasok, asesories, dst;
(4) Factor condition - beda dengn istilah faktor produksi yang statik, ini bisa diciptakan, dan sudah berkembang, walau kendala juga masih banyak. Soal branding sudah melegenda dengan perahu Pinisi.

Peran pemerintah dalam pendekatan Porter sebagai katalis yang menjalin hubungan antar pelaku, penyediaan infrastruktur, dukungan kebijakan, dst. Rasanya kalau digarap lebih serius, fokus, maka klaster industri perahu ini bisa betul-betul jadi andalan kawasan BMP tersebut. Perlu diingat bahwa Kabupaten Jeneponto dan tetangganya termasuk kabupaten miskin karena lahannya kurang subur, sehingga industri perahu yang memang sudah berkembang itu kalau didukung bisa jadi andalan daya saing daerah dan penyerapan lapangan kerja. [Risfan Munir]