Visi Pemimpin & Peran Planner

Perkembangan kota bahkan negara tak terlepas dari Visi, kapasitas dan konsistensi Pemimpin kota atau negara ybs, tentu saja.

Dalam mengembangkan dan mengurai visinya biasanya Pemimpin dibantu konsultan/ perencana yang mumpuni dan selaras visinya.

Ambil contoh Jakarta setelah Indonesia merdeka. Kawasan intinya sangat dipengaruhi oleh visi Bung Karno yang menentukan desain kawasan Monas sampai Senayan. Beliau didukung oleh perencana/ seniman seperti Hank Ngantung, Silaban, dan lainnya. Jejak mereka sangat kentara, baik pada landskap, pola jalan utama (juga jembatan Semanggi), maupun gedung-gedung (masjid Istiqlal, BI, HI, gelora Senayan, DPR/MPR, dll), juga elemen-elemen patung (Tugu Monas, Selamat Datang, Pembebasan, dst). Semuanya monumental, sesuai visi dan semangat revolusi ketika itu.

Pembangunan Jakarta kemudian dilanjutkan pada kepemimpinan Ali Sadikin yang membangun prasarana utama kota (jaringan jalan, air bersih), pusat-pusat pedagangan dan pelayanan (Blok M, Jatinegara, Senin) dimasing-masing ada terminal, pasar, pertokoan, sarana olah raga dan hiburan. Dibangun pula kawasan-kawasan baru perumahan, industri, pariwisata (Ancol).
Bang Ali tak hanya membangun fisik dan bertujuan ekonomi semata. Dia mendorong pembangunan sarana-saran budaya seperti TIM, beberapa gelanggang remaja, pusat hiburan dan lainnya.
Dalam mengelaborasi visinya Bang Ali didukung oleh tim Tata Kota nya, serta developer seperti Ciputra di bawah Perusda Pembangunan Jaya.

Di negara tetangga Lee Kuan Yew membangun Singapura dari "gardu menjadi negeri kelas satu."
Tahun 1963 Singapura bergabung dengan Malaysia sebagai negara bagian. Tapi ada gerakan ekstrem dalam partai UMNO yang menghendaki Federasi Malaysia hanya bagi suku Melayu. Singapura yang 75,4 persen warganya etnis Cina harus berpisah, dan menyatakan merdeka 9 Agustus 1965"

Di awal proses pembangunan Singapura, Lee Kuan Yew bertemu Dr. Albert Winsemius, perencana ekonomi UNDP asal Belanda. Lee minta saran dalam mengawali industrialisasi negerinya. Ada dua syarat yang diajukan Dr. Winsemius: menghapus komunisme, dan jangan mengusik patung Raffles.

Patung Raffles dianggap simbol diterimanya warisan Inggris, dan itu berdampak positif. Bersambung.[Risfan Munir]

Ekonomi Lokal Mengharapkan Obama

Globalisasi, berbeda dengan yang dikuatirkan LSM, bahwa keuntungan ekonomi mengalir satu arah ke negara maju, dan negara berkembang hanya kena dampak negatifnya. Yang terjadi, ialah bangkitnya China yang telah membanjiri dunia termasuk USA dan Eropa denga produk murahnya. Dan India yang mengalihkan banyak pekerjaan jasa online dari negara maju ke negerinya. Yang terjadi dengan glabalisasi adalah gelombang pengangguran yang dialami negara seperti USA. Berikut ini cuplikan yang menggambarkan tipikal daerah yang mengalami tekanan ekonomi. Mereka berharap agar presiden terpilih Obama dapat memberikan solusi bagi perbaikan ekonomi lokal.

"Utahns hoping Obama plan helps local economy"
January 8th, 2009 @ 6:51pm
By John Daley http://www.ksl.com/?nid=148&sid=5267488

... Unemployment is at a 26-year high, and Utah isn't isolated from the problem. Today we talked to some people here who are hoping it will: those without jobs.
Claims for unemployment benefits in Utah this past quarter are up 150 percent compared to the same time last year. At Workforce Services today, there was no shortage of folks coming in to file for unemployment benefits or for extensions.
Utah's unemployment rate is 3.7 percent, which is about half of the national number, but many worry things are getting worse.

Job seeker Michael Dupreuy told us, "The last three weeks, I've probably been on 30 different interviews. But right now, people they're just not hardly hiring any place."
Dupreuy says he recently arrived in Utah from Bellingham, Wash. He was working on a crab boat; a well-paying, but seasonal job. When that ended, there were no jobs there, so he came back here where he'd worked a few years ago.
"I really hope Obama helps this economy, because we're really in desperate need right now. We have people who are homeless on the streets, and these people are not homeless by choice. They want work, they just can't find it. People are losing their houses every single day. The economy is just so terrible. Something drastic is going to have to happen real quick to change this economy," Dupreuy said.

Nampaknya tantangan pengembangan ekonomi lokal juga dialami oleh negara maju, dengan situasi yang begitu menekan, karena pengangguran yang tinggi telah terjadi. Formula-formula solusinya tentu spesifik lokal pula. [Risfan Munir]

Sri Mulyani

Newsweek edisi Jan 19, 2009, mengangkat topik "Davos: Recession Winner". Di bagian Southeast Asia yang ditampilkan Sri Mulyani, sebagai sang Srikandi. James Castle, konsultan bisnis memujinya dengan mengatakan, "She could be the finance minister anywhere in the world."

Di bawah ini beberapa potong kutipan dri artikel tersebut.

Indonesia is managing the global recession better than most, thanks to its tough finance minister...

Indeed, Indonesia is one of just three major emerging economies forecast to grow faster than 4 percent in 2009. The other two—China and India—have decelerated more rapidly in recent months and face tougher policy challenges. Mulyani says Indonesia could expand by as much as 5.5 percent this year, which is barely slower than the 6 percent it clocked in 2008, and perhaps enough to pip one of its two Asian counterparts in this year's growth race. Not bad, considering that the country's economy collapsed in 1998, shrinking 18 percent in a single year. Wolfgang Fengler, a senior economist at the World Bank, says Jakarta's macroeconomic management is now "as good as it gets."

Yet by raising pay for bureaucrats, and not demonizing those who previously took payoffs to make ends meet, she has raised standards and steeled a reputation as an incorruptible reformer. Her message to her staff is simple and positive: "I only have one goal: I want the Indonesian people to trust us, this department, because this country will go nowhere if the people don't start to trust their own government." Though nobody would yet describe Indonesia as a model of transparency, the changes in its taxation and customs administrations have been profound, and in turn have enhanced Indonesia's growth potential to the point that "the world needs to update the way it thinks about the country," wrote Nicholas Cashmore, CLSA investment bank's Indonesia analyst, in mid-2008, declaring: "Southeast Asia's largest economy is in great shape." And thanks to Mulyani, Indonesia is garnering more respect by the day.

Dari beberapa potong kutipan di atas rasanya kok ada harapan bagi masa depan negeri ini. Adalah leader yang relatif muda yang smart dan berani tegas, tidak korup di negeri ini. Semoga mengaspirasi yang lain.[Risfan Munir]

Geografi Ekonomi

Akhirnya terbaca juga tanggapan Bang Nuzul Achjar atas WB Report: "Reshaping Economic Geography," di TEMPO (18-1-09). Selamat!

Kalau boleh mengapresiasi, dan mencoba mengunyahnya, ada beberapa yang saya tangkap.
Pertama, mengutip Isard, "the world is not flat", ada yang menambahi "there are mountains". Nyatanya landscapenya begitu. Yang penting "inclusive" kesimpulan WB.

Tentu tidak boleh nrimo begitu saja. Inilah tugas regional planning. Mengimbangi side effect dari kebijakan ekonomi makro yang abai terhadap pemerataan antar wilayah.

Diapresiasi juga bahwa pemerintah Indonesia sejak Pelita III (orba) telah mengadopsi kebijakan pengembangan wilayah, berturut-turut dengan berbagai variasi dan versi. Catatan Bang Nuzul tentang kelemahan pendekatan pemerintah selama ini: (1) terlalu supply driven, tanpa memperhatikan skala ekonomis. (RM: artinya kurang melihat demand, pasarnya siapa). (2) dalam penetapan pusat dan perwilayahan, pemerintah kurang mempertimbangkan keunggulan geografis, lebih banyak berdasar bargain politik.

Yang paling menarik bagi saya, Bang Nuzul pengangkat pendapat-pendapat yang menyarankan pentingnya: pengembangan institusi, good-governance, social capital, dan peran kepemimpinan daerah yang punya visi dan INOVASI untuk menerobos kebuntuan penyediaan pelayanan dan infrastuktur dasar.

Baru-baru ini saya baca buku "The Elephant and the Dragon", yang mengisahkan kebangkitan raksasa ekonomi India dan China. Akhirnya devision of labor antar wilayah/negara terjadi. Negara kaya (lama) seperti USA, Eropa Barat jadi pasar, China yang memproduksi barang, India melakukan pekejaan jasa (online, menjawab telpon, ICT lainnya). Itu yang akhirnya mengalihkan banyak pekerjaan ke kedua rksasa baru. Orang di negara maju kalau bukan investor kaya, ya kebagian jadi tukang pipa, tukang potong rambut, tukang taman, yang sifatnya lokal, tak bisa dialihkan ke India atau diproduksi di China. Distance bukan kendala kalau economic of scale bisa nutup ongkos transpor. Bisakah pada skala dalam negeri, daerah-daerah kita mengambil alih berbagai kegiatan ekonomi dari Jakarta atau P. Jawa? Artinya menciptakan skala ekonomi, yang basisnya adalah regional advantage, good-governance, social capital (trust), dan innovative leader seperti catatan Bang Nuzul di atas? Kalau ingat bahwa era otonomi ini juga memunculkan model Fadel, 10 tokoh Tempo itu, dst. Rasanya harapan pemerataan tidaklah berlebihan.
Sekali lagi selamat untuk Bang Nuzul!
[Risfan Munir]

Menengok Ide Pemerataan Pembangunan

Sejarah pendekatan untuk pemerataan pembangunan, menurunkan indeks primacy, cukup panjang.
Tadinya para ahli optimis seiiring meningkatnya pembangunan, akan terjadi pemerataan antar lapisan, antar daerah. Nyatanya tidak.

Kemudian muncul pendekatan-pendekatan untuk pemerataan, dengan spektrum mulai yang konservatif (pertumbuhan & pemerataan) s/d yang radikal ke-kiri-kirian.

Kalau diadopsi dalam pengembangan wilayah, tadinya orang percaya "perwilayahan & sistem orde kota-kota", tapi kemudian realita menunjukkan sistem itu lebih menyedot surplus daerah ke pusat-pusat wilayah, nasional, dunia. Maka yang radikal mengusulkan community development, bahkan "ketertutupan wilayah" (terrutory closure). Termasuk John Friedman yang awalnya mempromosikan national regional planning (sistem perwilayahan) akhirnya mengevaluasi pendekatannya, bahkan memperkenalkan pendekatan ala "Mao" untuk fokus pembangunan pada desa-desa.

Para pendukung "dependency theory" percaya bahwa negara-negara kapitalis pinggiran (a.l. Indonesia) hanya akan menyedot surplus desa-desanya, untuk dialirkan ke kota kecil, sedang, besar, lalu ke pusat-pusat kapitalis dunia.
Mau satu kota primate, dua, tiga dalam sistem yang kapitalistik tetap saja fungsinya menyedot surplus dari sistem wilayah di bawahnya.

Proses pembangunan di Indonesia tak lepas dari permasalahan itu. Tuntutan dari pembela komunitas, desa, daerah sudah berlangsung sejak 50an. Semua diadopsi saja oleh Pemerintah, dengan "trilogi pembangunan". Ya sistem perwilayahan dan orde kota-kota, juga pembangunan pedesaan, juga yang berbasis "kebutuhan dasar" ala PNPM, BLT saat ini. Tapi pada masa orde baru, semuanya pengambil keputusannya masih terpusat.

Baru setelah reformasi 1998, terjadi lompatan pemberian otonomi pada daerah. Diikuti alokasi dananya. Ini tentu energi baru, peluang besar bagi regional planning. Tanpa harus lompat pada pilihan radikal yang kekiri-kirian.

Dialektika terjadi, dari kekagetan, eforia, lalu sebagian mulai bisa mengisi arti otonomi itu. Ada juga revisi dari UU22/1999 ke UU32/2004 yang memberi peran pada provinsi.
UUPR juga mengadopsi semua itu.

Jadi masa ini adalah peluang besar untuk menguatkan daerah, baik dalam pembangunan ekonomi, maupun penataan ruang. Karena ini termasuk urusan-urusan yang menjadi mandat daerah.

Tinggal tugas para (regional) planner, bagaimana ikut meningkatkan kapasitas daerah dalam memafaatkan otonomi. Bagaimana mendorong kerjasama antar daerah.

Apakah regional planner di tingkat pusat perlu? Tentu tetap perlu. Terutama dalam tur-bin-was, menyusun dan mengawal standar (teknis, pelayanan) mendorong kerjasama antar daerah. Perencanaan ruang nasional tetap prlu, tapi basisnya adalah prinsip "sistem ruang yang tedesentralisasi".

Juga, mnndorong sharing inovasi antar daerah. Antara lain dengan promosi inovasi daerah. PU sendiri termasuk yang maju dengan mengadakan PU Award, sebagai dorongan kompetisi antar daerah.

Mainstream ini seolah menantang kepada para regional planner. Di masa lalu menuntut, sekarang tiap region punya otonomi. Ilmu regional /city planning mu bisa kau terapkan disitu. Silahkan garap itu. Ingat di negaramu ada 33 provinsi, 472 kabupaten/kota yang menurut UU punya otonomi.

Wacana lain seiring reformasi juga perhatian pada wawasan maritim, kualitas lingkungan dan kebencanaan. Itu juga perlu manjadi agenda pengembangan wilayah.(Risfan Munir,
Regional & Urban Planner)






[Risfan Munir]